Tunjangan Rumah DPRD Banten Rp 38 Juta, Peneliti Sindir Tak Pantas di Tengah Sulitnya Rakyat

“Jika DPR RI dipandang tidak layak menerima tunjangan tertentu karena tidak mendukung kinerja inti, maka DPRD pun perlu dinilai dengan kacamata yang sama,” ujar Bernard pada Minggu, 7 September 2025.

BACA JUGA:Sahroni Beri Pintu Maaf, Janji Tak Tempuh Jalur Hukum Asal Barang Jarahan Dikembalikan

Ia menambahkan, kapasitas fiskal daerah masih sangat terbatas sehingga pemberian tunjangan rumah justru semakin memberatkan keuangan provinsi maupun kabupaten/kota. 

Anggaran itu, kata Bernard, lebih baik diarahkan untuk pelayanan publik dan pembangunan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

FITRA juga menilai kinerja DPRD tidak sebanding dengan privilese yang mereka nikmati. Kritik publik kepada DPR, menurut Bernard, sebetulnya berlaku sama untuk DPRD. Dalam praktiknya, DPRD sering mengutamakan belanja rutin seperti gaji pegawai, ketimbang memikirkan kebutuhan mendesak rakyat.

Potret itu makin suram bila melihat data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak 2004 hingga 2024, ada setidaknya 360 kasus korupsi yang menyeret anggota DPR dan DPRD, menempatkan profesi legislator di posisi ketiga terbanyak terjerat kasus rasuah.

BACA JUGA:Gerakan 17+8 Jadi Mesin Kontrol Kekuasaan Baru Bagi Demokrasi Indonesia

“Bukannya bekerja melayani masyarakat di daerahnya, DPRD justru tampak sibuk memperkaya diri,” ucap Bernard.

Sorotan warganet semakin deras usai DPR pusat mencabut tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan per 31 Agustus 2025 setelah gelombang unjuk rasa bergulir di banyak daerah.

Ironisnya, di level daerah jumlah tunjangan rumah DPRD jauh lebih mencengangkan. Di Jakarta dan Jawa Barat, nilainya mencapai Rp 70 juta per bulan, di Jawa Tengah malah lebih tinggi hingga Rp 79 juta, sedangkan di Jawa Timur sebesar Rp 57 juta.