Ketua DPRD NTT Bentak Wartawan Saat Ditanya Tunjangan Rp41,4 Miliar, Sebut Media Perkeruh Suasana

JAKARTA, PostingNews.id – Drama tunjangan DPRD NTT senilai Rp41,4 miliar makin panas. Ketua DPRD NTT Emelia Nomleni memilih pasang badan sekaligus pasang suara tinggi. Bukannya memberi klarifikasi, ia justru membentak wartawan yang menanyakan detail kenaikan tunjangan rumah dan mobil bagi pimpinan serta anggota dewan.

Insiden itu terjadi seusai Rapat Paripurna ke-42 di Kantor DPRD NTT, Kupang, Senin, 8 September 2025. Dalam rapat hadir lengkap, mulai Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena hingga Wakil Gubernur Johni Asadoma.

Keluar dari ruang sidang, Emelia sempat berkata pada jurnalis bahwa dirinya tidak akan menjawab soal tunjangan. “Saya tidak akan keluar dari rilis,” ucapnya dingin.

Namun, suasana memanas ketika wartawan bertanya soal pernyataan Gubernur Melkiades yang menyebut kenaikan tunjangan itu murni permintaan DPRD. Emelia pun tersulut emosi. “Hei, saya tidak ada urusan dengan itu,” bentaknya.

BACA JUGA:Gubernur NTT Soal Gaji Rp41,4 Miliar: Bukan Ide Saya, Itu Maunya DPRD

Tak berhenti di situ, ia menuding wartawan hanya ingin memperkeruh suasana, lalu buru-buru pergi meski sebelumnya berjanji akan menjelaskan ke media.

Padahal, angka tunjangan tersebut jelas tercatat dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 2025. Aturannya detail: tunjangan rumah Rp23,6 juta per bulan per anggota, dengan total Rp1,534 miliar sebulan untuk 65 anggota DPRD.

Tunjangan mobil lebih mencengangkan, Ketua DPRD diguyur Rp31,8 juta, Wakil Ketua Rp30,6 juta, dan anggota Rp29,5 juta saban bulan. Total sewa mobil dalam sebulan Rp1,923 miliar. Jika digabung, anggaran tunjangan rumah dan mobil mencapai Rp3,457 miliar tiap bulan atau Rp41,4 miliar setahun.

Angka itu melonjak drastis dibanding tahun sebelumnya, nyaris dua kali lipat. Rumah dari Rp12,5 juta jadi Rp23,6 juta, sementara mobil yang sebelumnya Rp21 juta–25 juta kini naik hingga Rp31,8 juta. Tak heran publik mencium aroma “pesta anggaran” di balik janji efisiensi pemerintah daerah.

BACA JUGA:Rp41 Miliar Tunjangan DPRD NTT, Pengamat: Buah Perselingkuhan Eksekutif-Legislatif

Gubernur Melkiades pun mengakui, kenaikan tunjangan itu datang dari aspirasi DPRD. “Sesuai dengan aspirasi teman-teman DPRD bahwa kebutuhan di dapil itu kan tinggi sekali,” katanya. Meski begitu, ia berjanji akan mengoreksi angka tersebut. “Nanti kami periksa kembali,” ucapnya.

Di sisi lain, Emelia tetap bersikukuh membela kebijakan ini. Dalam rilis tertulis, ia menegaskan tunjangan tersebut hanyalah tindak lanjut dari aturan gubernur yang juga sudah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri.

Ia menolak anggapan bahwa kebijakan itu pengkhianatan terhadap rakyat. Sebaliknya, kata dia, tunjangan itu justru menambah beban moral anggota DPRD untuk bekerja lebih sungguh-sungguh.

“Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan dan melakukan dialog utk menyerap berbagai usul saran dari rekan-rekan media maupun berbagai unsur masyarakat untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.