Nadiem Disebut Copot Mantan Anak Buah Gegara Tak Turuti Perintah Pengadaan Chromebook

JAKARTA, PostingNews.id - Sejumlah pejabat yang pernah bekerja di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim membeberkan pengalaman mereka saat proyek pengadaan laptop untuk sekolah bergulir di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kesaksian itu disampaikan dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang kini menempatkan Nadiem bersama tiga terdakwa lain di kursi pesakitan.

Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta membuka kembali perdebatan lama soal arah kebijakan pengadaan perangkat teknologi pendidikan.

Salah satu saksi yang memberikan keterangan adalah Poppy Dewi Puspitawati, mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Di hadapan majelis hakim, Poppy menceritakan bahwa posisinya sebagai direktur dicopot setelah ia menolak mengikuti arahan yang menurutnya mengarah pada pemusatan pilihan pengadaan ke satu jenis produk, yakni Chromebook.

BACA JUGA:Menghitung Gaji & Tunjangan Pegawai Pajak, Tembus Ratusan Juta tapi Masih Tergiur Korupsi

Ia mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi mengenai pencopotannya, tetapi merasa sikapnya dalam proses kajian pengadaan menjadi faktor penentu.

“Alasan pastinya saya tidak tahu, tapi kemungkinan, karena saya tidak sepaham dan saya tidak mau nurut untuk diarahkan ke Chromebook,” ujar Poppy dalam persidangan pada Selasa, 13 Januari 2026.

Menurut Poppy, prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak membenarkan penguncian pilihan pada satu merek atau satu platform tertentu.

Kajian, kata dia, semestinya membuka ruang bagi berbagai alternatif yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan ketentuan regulasi. Atas dasar itu, ia tetap bertahan pada sikapnya meski menyadari konsekuensinya terhadap jabatan struktural yang ia emban.

Permintaan Instruksi Tertulis yang Tak Pernah Datang

BACA JUGA:Cara Timothy Ronald Bikin Korban Tergiur Ikut Member Kripto, Janjikan Profit hingga 500 Persen

Dalam kesaksiannya, Poppy juga mengungkapkan upayanya meminta dasar hukum yang jelas sebelum menyetujui arah kebijakan pengadaan. Ia menuturkan pernah meminta instruksi tertulis sebagai pegangan resmi apabila memang pengadaan laptop diarahkan secara khusus ke Chromebook.

Permintaan itu, menurut Poppy, muncul karena di lingkungan internal kementerian beredar anggapan bahwa kebijakan tersebut berasal langsung dari menteri. Namun hingga ia dicopot dari jabatannya, dokumen tertulis yang dimintanya tidak pernah ia terima.