Tunjangan DPRD NTT Tembus Rp41,4 M Setahun Saat 1 Juta Warga Hidup di Bawah Rp18 Ribu Sehari

Rakyat antre air, dewan antre tanda tangan tunjangan. Ketika rakyat susah bayar beras, DPRD justru nyaman duduk di kursi empuk mobil sewaan dengan rumah mewah yang dibiayai negara. Maka tak heran, kalau hari-hari ini, kepercayaan publik lebih mahal daripada tunjangan mereka.

Warga Kupang Geram

Jika semula kegaduhan soal tunjangan dewan terasa elite dan administratif, kini mulai terasa di hati warga. Warga NTT angkat suara. Dari lorong-lorong Kota Kupang, muncul satu kalimat bernada getir yang merangkum semuanya.

“Yang naik bukan cuma DPR RI, tapi DPRD juga. Mereka sama saja.”

Kalimat itu diucapkan oleh Marsel (40), warga Kupang yang suaranya bisa mewakili sejuta kekesalan. Baginya, di tengah harga barang makin menggila, daya beli turun, dan pengangguran makin ramai, langkah DPRD NTT menaikkan tunjangan rumah dan mobil justru seperti tamparan. “Masyarakat makin miskin, elite malah makin gemuk dompetnya,” keluh Marsel.

BACA JUGA:Kasus Nadiem Tak Berhenti di Chromebook yang Diusut Kejagung, KPK Juga Kejar Korupsi Google Cloud

Kemarahan Marsel bukan sekadar emosi, itu fakta. Menurut Badan Pusat Statistik, pada Maret 2025, angka kemiskinan di NTT mencapai 18,6 persen. Memang, turun tipis 0,42 persen dari September 2024, tapi tetap saja 1,09 juta warga hidup di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan di NTT sendiri hanya Rp549.607 per bulan per kapita. Artinya, selama seseorang mengeluarkan kurang dari Rp18 ribu per hari, ia resmi masuk kategori miskin versi negara. Bandingkan dengan tunjangan rumah dewan Rp23,6 juta per bulan, atau sekitar Rp787 ribu per hari—cukup untuk hidup layak selama 43 hari menurut standar warga miskin.

Di satu sisi, warga yang kehilangan pekerjaan harus menyiasati hidup dengan kopi sachet dan mie instan. Di sisi lain, wakil rakyat menyetujui tunjangan mobil nyaris setara cicilan Alphard.