Geger Skandal Whoosh, Pengamat Sebut Jokowi dan Luhut Harus Siap Dipanggil KPK

JAKARTA, PostingNews.id – Bau anyir dugaan korupsi di proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung makin terasa, bahkan sebelum anginnya sempat berhenti di Stasiun Halim. Pegiat antikorupsi yang juga akademisi Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, memutuskan tak mau ikut diam.

Dalam siniar bersama Abraham Samad, ia secara terang-terangan menyebut lima nama besar yang menurutnya harus bertanggung jawab dan segera dipanggil oleh penegak hukum.

Di posisi teratas daftar tersebut, ia menyebut langsung nama Joko Widodo. “Jokowi harus dipanggil. Kenapa membuat peraturan presiden yang tidak konsisten dengan peraturan sebelumnya? Itu dipanggil,” ujar Ubed dengan nada tajam.

Nama berikutnya juga bukan orang sembarangan. Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang pernah menjadi Ketua Komite KCJB ikut disebut.

BACA JUGA:Prabowo Suruh Purbaya dan Airlangga Cari Akal Agar Utang Kereta Cepat Bisa Direm

Lalu ada dua Menteri BUMN di era Jokowi, Rini Soemarno dan Erick Thohir, serta mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Semua disebut dalam satu napas yang sama. “Semuanya harus diperiksa,” tegas Ubed.

Menurut aktivis 98 itu, proyek yang dulu dijual sebagai simbol kemajuan kini justru berubah jadi etalase tata kelola yang semrawut. Ia menyebut masalah utamanya bukan di rel atau kecepatan, tapi di transparansi dan akuntabilitas yang macet di tengah jalan.

“Persoalan besar dari proyek kereta cepat itu, tidak ada good governance. Otomatis tata kelolanya buruk gitu. Nah, itu yang harus dibongkar,” katanya.

Ubed juga mengingatkan bahwa pemerintah tampak lebih sibuk menambal lubang utang ketimbang membongkar akar masalahnya. Ia menyoroti rencana negosiasi ulang dengan China sebagai langkah yang sekadar memindahkan beban, bukan menyelesaikan persoalan. 

BACA JUGA:Gaji Buruh Naik Rp50 Ribu, Partai Buruh: Perusahaan Kasih Upah Seenak Udelnya

“Bukan gara-gara melakukan negosiasi ulang ke China, lalu sudah selesai perkara kereta cepat, no. Perkaranya adalah ada tanda-tanda korupsi dalam proses tata kelola pembangunan kereta cepat,” ucapnya.

Dalam konteks politik yang semakin beraroma campur aduk antara nasionalisme, investasi, dan utang, suara Ubed terasa seperti klakson peringatan di tengah proyek yang sudah terlanjur melaju. Ia seolah mengingatkan bahwa di balik kecepatan Whoosh, ada sesuatu yang berjalan jauh lebih pelan, yakni tanggung jawab moral dan hukum.