Pansus DPRD Pati Minta Sudewo Berhenti Sementara dari Kursi Bupati

JAKARTA, PostingNews.id – Drama politik di Pati memasuki babak baru setelah Panitia Khusus Hak Angket merekomendasikan pemberhentian sementara Bupati Sudewo. Rekomendasi itu dibacakan langsung dalam Rapat Paripurna DPRD pada Jumat, 31 Oktober 2025, setelah berbulan-bulan situasi politik di daerah tersebut memanas akibat dugaan korupsi yang menyeret nama sang bupati.

Perwakilan Pansus, Narso, membacakan hasil rekomendasi dengan nada tegas. “Mempertimbangkan ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah,” ujarnya. Hal ini menandai langkah resmi yang bisa berujung pada pencopotan sementara Bupati Sudewo dari jabatannya.

Kasus yang menjadi dasar rekomendasi ini bukan perkara kecil. Dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA disebut-sebut melibatkan Sudewo, meski peristiwanya terjadi sebelum ia menjabat sebagai Bupati Pati.

Saat itu, Sudewo masih duduk di Komisi V DPR RI, posisi yang membuatnya punya akses ke proyek infrastruktur besar, termasuk jaringan perkeretaapian.

BACA JUGA:Geger Skandal Whoosh, Pengamat Sebut Jokowi dan Luhut Harus Siap Dipanggil KPK

“Akan tetapi pada saat Sudewo Bupati Pati menjabat sebagai anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Narso, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera.

Pansus menilai proses hukum yang berjalan lambat di KPK menimbulkan dampak serius terhadap pemerintahan Kabupaten Pati. Publik disebut mulai kehilangan kepercayaan, dan suasana politik di daerah itu makin sulit dikendalikan. “Salah satunya terjadi krisis kepercayaan publik yang meluas,” ujar Narso dalam laporannya.

Lahirnya Pansus Hak Angket ini sendiri merupakan buntut dari unjuk rasa besar pada 13 Agustus 2025, ketika ribuan warga turun ke jalan menuntut Sudewo turun dari jabatannya. Setelah bekerja lebih dari dua bulan, Pansus akhirnya menuntaskan investigasinya dan membawa hasilnya ke rapat paripurna.

Suasana di luar gedung DPRD Pati saat rapat berlangsung jauh dari tenang. Ribuan massa kembali menggelar aksi di sekitar alun-alun, menyalakan ban bekas, dan berorasi keras karena akses menuju gedung DPRD dipagari kawat berduri. Pemandangan itu menjadi simbol dari jarak yang semakin lebar antara rakyat dan pemimpinnya.

BACA JUGA:Drone Emprit: Tagar Positif MBG Ramai di X, Tapi Separuhnya Bukan Manusia

Kini, nasib politik Sudewo berada di tangan DPRD Pati dan tekanan publik yang tak kunjung reda. Sementara proses hukum di KPK belum juga rampung, desakan agar bupati yang dulu dikenal vokal di Senayan itu mundur semakin menguat—menjadikan kisah ini bukan sekadar soal korupsi, tapi juga ujian besar bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerahnya sendiri.