Teriakan 17+8 Belum Padam, BEM dan Buruh Bersiap Strategi Panjang

Arie Sujito, sosiolog UGM, membaca ini sebagai babak baru demokratisasi. ”Dengan informasi, bisa membuat artikulasi yang digunakan untuk negosiasi dan memengaruhi kebijakan. Dampak dari ini semua, semua orang bisa mendapatkan informasi dan bicara dengan kreativitas masing-masing,” tuturnya kepada wartawan, Sabtu, 6 September 2025.

BACA JUGA:FITRA Minta DPRD Ikut Hapus Tunjangan Rumah Fantastis

Arie menekankan, beda dengan 1998 yang diawali krisis ekonomi lalu memicu krisis politik, kali ini justru krisis politik menahun yang dipertajam oleh krisis ekonomi.

Menurutnya, kemerosotan demokrasi sudah lama dirasakan, antara lain oligarki, korupsi, dan lemahnya respons atas kritik. Selama ini publik diminta maklum. Tapi ketika ditambah dengan krisis ekonomi, ledakan pun tak terelakkan.

Ia mencontohkan, transfer fiskal yang seret membuat pemerintah daerah menaikkan pajak semena-mena, seperti di Pati. Tambahkan lagi problem PHK massal, lapangan kerja sempit, hingga pengelolaan BUMN lewat Danantara yang dianggap tak efisien.

”Krisis politik sudah terjadi lama, tapi orang disuruh memaklumi saja. Ketika krisis politik bertemu krisis ekonomi, perlawanan rakyat muncul, ada percepatan reaksi gerakan perlawanan,” kata Wakil Rektor UGM itu.