DPR Singgung Filipina dalam Rapat Banjir Sumatera, Intinya Minta Raja Juli Mundur Kalau Tak Sanggup Jadi Menteri

JAKARTA, PostingNews.id — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan dirinya terbuka dievaluasi setelah bencana banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di penghujung tahun. Ia menyebut kritik publik adalah bagian dari ekspektasi masyarakat terhadap pekerjaannya, sebuah bentuk keluhan yang mau tidak mau harus ia dengar sebagai pejabat negara.

“Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa” kata Raja Juli setelah mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen pada Kamis 4 Desember 2025.

Di tengah derasnya protes yang menuntutnya mundur, Raja Juli merespons dengan nada yang terdengar lebih spiritual ketimbang politis. Bagi dia, posisi menteri adalah urusan yang tidak sepenuhnya berada di tangannya.

“Saya yakin namanya kekuasaan itu milik Allah” ujarnya. Ia menambahkan bahwa soal bertahan atau tidak di kabinet, itu sepenuhnya berada di tangan kepala negara sebagai pemilik hak prerogatif. Sebagai Sekretaris Jenderal PSI, ia tampak memilih sikap menerima apa pun yang terjadi.

BACA JUGA:Saat Diminta Mundur Efek Kerusakan Hutan Sumatera, Raja Juli: Kekuasaan Hanya Milik Allah

Rapat kerja antara Komisi IV DPR dan Kementerian Kehutanan sendiri berlangsung cukup dinamis. Salah satu anggota, Rahmat Saleh dari Fraksi PKS, mengangkat contoh dari luar negeri untuk mengkritisi standar etika pejabat dalam menghadapi bencana. Rahmat menyinggung peristiwa di Filipina yang belakangan menjadi sorotan.

Menurutnya, pejabat tinggi di negara tersebut memilih mengambil langkah berani ketika banjir besar menimbulkan kritik publik. Ia mengingat kembali kabar mengenai menteri-menteri yang mundur karena merasa tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya.

“Saya pernah membaca, ya, tanggal 18 November itu kabinetnya Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya tapi gentlemen, dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu” ujar Rahmat.

Ia menilai tidak ada yang salah jika seorang menteri melepaskan jabatan ketika merasa tidak sanggup mengemban tugas, terutama dalam urusan sebesar penanganan bencana. “Itu adalah tugas yang mulia, menurut saya” katanya.

BACA JUGA:Bahlil Jawab Ajakan Tobat Cak Imin di Tengah Banjir Sumatera: Hanya Presiden yang Bisa Perintah Saya!

Pembahasan tersebut memberi gambaran bahwa evaluasi terhadap Menteri Kehutanan bukan hanya terkait teknis mitigasi bencana. Bagi beberapa legislator, sorotan juga menyasar soal keberanian mengambil sikap politik dan moral ketika masyarakat merasa pemerintah tidak cukup hadir. Raja Juli sendiri memilih bertahan dengan jawaban yang hati-hati, seolah mengisyaratkan bahwa keputusan soal jabatannya sudah punya jalurnya sendiri.