Kadernya Kena OTT, PDIP Tak Tinggal Diam dan Sentil KPK Soal Independensi

JAKARTA, PostingNews.id — Operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang langsung memantik reaksi keras dari partainya sendiri. PDI Perjuangan tidak tinggal diam. Partai banteng moncong putih itu memilih angkat suara cepat, sambil menegaskan satu hal sejak awal bahwa proses hukum harus berjalan, tetapi jangan sampai berubah arah jadi alat politik.

Sikap partai disampaikan Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP Andreas Hugo Pareira. Ia menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya perkara yang menimpa Ade Kuswara Kunang kepada mekanisme hukum. Sikap serupa juga berlaku untuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang lebih dulu terjerat kasus dan diciduk lembaga antirasuah.

“PDI Perjuangan menghormati semua proses hukum, termasuk kasus yang terjadi pada kader PDI Perjuangan,” kata Hugo kepada wartawan di Jakarta, Jumat 19 Desember 2025.

Meski menghormati proses hukum, PDIP tidak menahan diri untuk memberi peringatan. Andreas menyentil keras Komisi Pemberantasan Korupsi agar tetap menjaga jarak dari kepentingan politik. Ia menegaskan KPK harus adil, tidak tebang pilih, dan konsisten menegakkan hukum tanpa pandang warna partai.

BACA JUGA:Subsidi Tak Kendur, Dari BBM Sampai Pupuk Negara Keluar Rp 345,1 Triliun

Menurutnya, publik hari ini bisa menilai sendiri bagaimana wajah penegakan hukum korupsi. Di satu sisi, ada kasus yang ditangani dengan cepat dan terbuka. Di sisi lain, muncul kesan sejumlah perkara besar justru berjalan lambat, bahkan seperti menghilang tanpa jejak. Dalam konteks itu, PDIP mengingatkan agar independensi KPK benar-benar dijaga.

Di tengah badai ini, partai juga berusaha menarik garis tegas antara institusi dan individu. Andreas menekankan bahwa tindakan koruptif yang dilakukan kader adalah tanggung jawab pribadi, bukan cermin sikap organisasi. Ia memastikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama jajaran pimpinan pusat terus mengingatkan kader, baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif, untuk menjauhi praktik korupsi.

“Ada saja yang terjadi, dan kali ini terjadi pada Bupati Bekasi, yang pasti partai tidak pernah mengajarkan kadernya untuk korupsi,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Dengan posisi itu, PDIP menegaskan bahwa ketika seorang kader tersandung perkara hukum, ia harus mempertanggungjawabkannya sendiri di hadapan hukum. Partai tidak akan menutup-nutupi, apalagi melindungi perbuatan yang melanggar hukum.

BACA JUGA:Subsidi Tak Kendur, Dari BBM Sampai Pupuk Negara Keluar Rp 345,1 Triliun

Meski begitu, PDIP juga tidak sepenuhnya melepas tangan. Andreas menyebut partai siap memberikan pendampingan hukum apabila kader yang bersangkutan memintanya. Pendampingan tersebut akan dilakukan melalui badan partai yang secara khusus menangani urusan hukum.

“Namun demikian, partai tidak akan menyerah untuk tetap mendidik kader-kadernya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan rangkaian operasi tangkap tangan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Operasi tersebut berujung pada penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang. Kasus ini menambah daftar kepala daerah dari PDIP yang harus berhadapan dengan lembaga antirasuah.

Pada November lalu, KPK juga menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Ia diduga terlibat dalam perkara suap yang berkaitan dengan pengurusan jabatan, proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo, hingga penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dengan dua kasus ini, sorotan terhadap kader kepala daerah PDIP kembali menguat, sementara peringatan soal independensi penegakan hukum ikut bergema dari internal partai sendiri.