PDIP Wanti-wanti Soal ISF di Gaza, Jangan Sampai TNI Terseret Eskalasi

JAKARTA, PostingNews.id — Rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza menuai sorotan dari parlemen. Anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin meminta pemerintah menghitung secara matang dampak politik dan keamanan sebelum ribuan prajurit TNI diterjunkan dalam misi International Stabilization Force di wilayah konflik tersebut.

Hasanuddin menilai langkah itu bukan sekadar keputusan teknis militer, melainkan menyangkut posisi Indonesia dalam pusaran konflik yang belum menunjukkan tanda mereda. Ia mengingatkan bahwa keterlibatan pasukan perdamaian hanya bisa berjalan bila mendapat persetujuan dari dua pihak yang bertikai.

“Kalau kebijakan ini dipaksa berjalan tanpa ada persetujuan dari kedua pihak, partisipasi TNI berpotensi terjebak dalam reeskalasi konflik,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Senin, 16 Februari 2026.

Menurut dia, kondisi di lapangan belum memberikan jaminan bagi misi stabilisasi. Baik Hamas maupun Israel Defence Force harus memberikan persetujuan agar pasukan internasional memiliki legitimasi dan ruang gerak yang jelas.

BACA JUGA:Prabowo Tekankan Hasil Nyata Kebijakan Ekonomi Jelang Lawatan ke AS

Hasanuddin juga menyoroti posisi International Stabilization Force yang berada di bawah naungan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Ia melihat struktur organisasi itu belum mencerminkan representasi Palestina secara setara, sementara Israel justru menjadi bagian dari keanggotaan.

Bagi PDIP, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi yang tidak bisa ditawar. Namun jalan menuju tujuan tersebut, kata dia, tetap harus ditempuh dengan pendekatan yang tepat dan minim risiko.

Ia mengingatkan bahwa penolakan terhadap kehadiran misi tersebut juga datang dari internal Palestina. Pimpinan Hamas disebut tidak menyetujui keberadaan ISF maupun Board of Peace di wilayah mereka.

“Apalagi, pimpinan Hamas baru-baru ini juga menyatakan tidak setuju atas kehadiran ISF dan BoP di Palestina,” ujarnya.

BACA JUGA:UU KPK 2019 Kembali Disoal, DPR Nilai Jokowi Tak Bisa Lepas Tangan

Sikap serupa disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Ia mendorong agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap berada dalam koridor tradisi bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi nasional.

“PDIP mengharapkan penggalangan kekuatan bangsa-bangsa mayoritas di PBB, bukan malah membentuk badan baru yang di luar mekanisme PBB,” kata Hasto.

Menurut dia, solidaritas internasional seharusnya diperkuat melalui kerja sama negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, bukan melalui pembentukan forum baru yang berada di luar sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jejak Keputusan Bergabung dalam Misi Stabilitas