Anggota Komisi VI DPR Heran Erick Thohir Tak Juga Pecat Komisaris Pelni Dede Budhyarto

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengaku heran dengan sikap Menteri BUMN Erick Thohir yang membiarkan Dede Budhyarto tetap menjabat sebagai komisaris PT Pelni.

Padahal, kata Amin, sudah banyak pihak yang mendesak agar Dede Budhyarto dipecat dari komisaris Pelni karena kerap menciptakan kegaduhan dan menyebarkan ujaran kebencian.

Terbaru, Dede Budhyarto kembali membuat gaduh dengan memplesetkan sistem pemerintahan Islam, khilafah dengan kata khilafuck melalui akun Twitternya.

Amin mengatakan, Erick Thohir kerap menggaungkan upaya transformasi dan perbaikan BUMN agar profesional dan berkelas dunia, dengan prinsip-prinsip Akhlak yang menjadi jargon Kementerian BUMN.

BACA JUGA:Uus Tetap Bangga Nikahi Kartika Wijaksana: Gue Tuh Nggak Jahat Sama Perempuan

Ditambahkan Amin, seluruh pejabat BUMN, baik itu komisaris maupun direksi, digaji besar agar dia fokus bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

Namun Amin mengatakan, Dede Budhyarto bukannya fokus bekerja malah sering melontarkan koementar-komentar yang memicu kegaduhan di ruang publik.

"Sudah sewajarnya komisaris yang menyimpang dari prinsip-prinsip itu diganti dengan orang yang tepat,” tegasnya, dikutip dari fin.co.id, Rabu (26/10/2022).

Lebih lanjut, Amin mengatakan perilaku komisaris yang kerap membuat gaduh dan memecah belah itu jelas tidak berintegritas dan tidak fokus dan tidak serius dengan tugas dan tanggungjawabnya.

BACA JUGA:Clara Shinta Klarifikasi Soal Tudingan Jadi Selingkuhan Pejabat: Tidak Sesuai dengan Fakta!

"Untuk apa mempertahankan orang yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia seperti itu,” ujarnya.

Amin mengingatkan Erick Thohir agar jangan sampai muncul opini publik bahwa Ia melindungi seseorang yang sudah jelas-jelas tidak layak duduk sebagai komisaris BUMN.

Dikatakan Amin, tidak elok jika ada direksi dan komisaris BUMN justru merusak keharmonisan masyarakat, persatuan dan kesatuan bangsa.

"Pejabat BUMN yang kerjanya memecahkan belah masyarakat sebaiknya dipecat saja. Perusahaan BUMN tidak akan berjalan dengan baik kalau pejabatnya tidak punya akhlak yang baik,” tegasnya.

BACA JUGA:Ini Daftar Anggota 'Geng Cendol' yang Disebut Sebagai Istri Para Sultan, Luna Maya Termasuk?

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama (MUI), KH Cholil Nafis menilai Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto tidak sopan dengan memplesetkan kata khilafah menjadi khilafuck.

Kiai Nafis mengatakan, dasar negara Indonesia sudah menjadi kesepakatan bersama yakni pancasila.

Namun dia tidak sepakat jika sampai harus memelesetkan kata Khilafah menjadi khilafuck. Sebab Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam.

"Secara pribadi saya tak ingin ada yang mengubah dasar negara menjadi khilafah, imarah, Komunis, dll karena kita sudah sepakat dengan Pancasila. Dan dasar ini sudah sesuai dengan Piagam Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah saw," kata kiai Nafis melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Rabu 26 Oktober 2022.

BACA JUGA:Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Bebas Bersyarat: Ada Hal-hal yang Nggak Boleh Dilakukan

Dia mengatakan, kurang tepat jika memplesetkan khilafah jadi khilafuck. Sebab, khilafah memiliki sejarah dalam Islam.

Kata dia, Khilafah yang ada dalam sejarah Islam jauh berbeda dengan khilafah yang diusung oleh HTI.

Dia menilai, silahkan saja membenci HTI. Tapi kurang tepat jika harus plesetkan kata khilafah menjadi khilafuck.

BACA JUGA:Kondisi Darurat, Kemenkes Gerak Cepat Sebar Obat Gagal Ginjal Akut ke Rumah Sakit

"Soal tak suka HTI yg silahkan aja toh juga sudah dilarang dan dibubarkan di Indonesia. Tapi sepertinya kurang tepat dan tak sopan memelesetkan kata khilafah. Kata khilafah yang ada dalam sejarah Islam itu berbeda jauh dengan khilafah yang disematkan oleh HTI. Jadi kalay tak ngerti kosa kata itu tak perlu lompat pagar," ucapnya.