Uang Pemda Senilai Rp234 Triliun Masih Rebahan di Bank, Bima Arya Mulai Sidak Ada Apa di Baliknya

JAKARTA, PostingNews.id – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto tampaknya sedang keliling daerah bukan untuk wisata kuliner, tapi untuk mencari tahu kenapa uang pemerintah daerah banyak yang masih ngendon di bank. 

“Kami ingin tahu langsung di lapangan, apa sebenarnya kendala yang membuat belanja daerah tidak maksimal,” katanya saat ditemui wartawan di Solo, Rabu, 22 Oktober 2025.

Masalah ini jadi sorotan karena Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkap ada dana pemda mengendap hingga Rp234 triliun di perbankan. Jumlah yang cukup buat bangun ribuan sekolah, tapi nyatanya cuma duduk manis di rekening.

Menurut Bima, penyebabnya bisa macam-macam. Mulai dari gagal lelang, perencanaan yang molor, sampai masalah administratif yang bikin proyek jalan di tempat.

BACA JUGA:Aturan Baru MBG: Dapur Dilarang Masak Tengah Malam Biar Nasi Tak Basi

"Setiap daerah pasti punya tantangan berbeda-beda, makanya saya tadi tanya kalau di Solo kendalanya apa,” ujarnya. “Di setiap daerah kita tanya kendalanya apa, tidak maksimal belanjanya. Ya satu-satu ditelusuri.”

Ia memastikan pemerintah pusat, lewat Kemendagri dan Kemenkeu, sedang berupaya mempercepat realisasi anggaran agar uang itu segera berputar di masyarakat, bukan di sistem perbankan. 

“Pemerintah pusat ingin anggaran itu cepat berputar untuk masyarakat,” ucapnya.

Data sementara menunjukkan realisasi belanja daerah tahun ini justru turun sekitar 3–4 persen dibanding tahun lalu. Bima mengaku percaya kepala daerah tidak sengaja menahan uang, tapi banyak faktor teknis di lapangan yang bikin eksekusi tersendat. “Saya yakin kepala daerah tidak sengaja menahan dana, tapi ada banyak faktor teknis di lapangan,” katanya.

BACA JUGA:15 Pemda Terkaya dari Uang Nganggur di Bank Versi Purbaya

Pemerintah kini menargetkan agar realisasi belanja daerah minimal bisa menyamai capaian tahun sebelumnya. Bima berharap para kepala daerah segera menggenjot penggunaan anggaran agar ekonomi daerah tidak ikut tidur bersama saldo APBD. “Ini saatnya menyehatkan APBD agar lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai pengingat halus, Bima juga bilang daerah yang serapan anggarannya rendah bakal kena catatan khusus dari pusat. “Kalau serapannya tidak maksimal, tentu akan berpengaruh pada penilaian, termasuk insentif fiskal. Jadi harus digenjot dulu realisasinya,” tuturnya.

Singkatnya, pemerintah sedang mendorong agar uang yang seharusnya menggerakkan ekonomi tidak malah berdebu di rekening kas daerah. Karena kalau uangnya diam, pembangunan pun ikut malas gerak.