Negara Diminta Perhatikan Kaum Disabilitas Yang Terpinggirkan dari Layanan Publik

POSTINGNEWS.ID — Merespons demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus lalu, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bersama Silang.id menyoroti pentingnya konsistensi negara dalam menegakkan demokrasi sekaligus urgensi inklusivitas dalam gerakan sosial.

 

Salah satu concern utama yang diangkat adalah keterbatasan akses informasi bagi komunitas tuli, yang membuat banyak di antara mereka tertinggal dalam arus informasi publik.

 

Christina Clarissa Intania, Peneliti Bidang Hukum TII, menekankan bahwa generasi muda perlu lebih peka terhadap kondisi sosial yang terjadi di sekitar mereka.

 

“Selain itu, sebagai peneliti, tugas kami adalah menyajikan informasi berbasis data sehingga perdebatan publik tidak hanya emosional, tetapi juga memiliki landasan bukti yang dapat diakses dan dipahami oleh semua, termasuk kawan-kawan tuli,” ujar Christina.

 

Lebih lanjut, Christina mengkritisi ketidakkonsistenan negara dalam menjamin demokrasi.

 

“Di satu sisi negara berbicara soal demokrasi, tapi di sisi lain masih ada aktivis ditangkap, identitas pers diambil, dan pembatasan ruang berekspresi. Tanpa konsistensi, demokrasi hanya akan berhenti pada slogan,” tegasnya.

 

Menurutnya, komitmen negara untuk menegakkan demokrasi tidak bisa setengah hati, tetapi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kebebasan sipil dan ruang partisipasi publik, termasuk untuk kawan-kawan tuli dan kelompok rentan lainnya.