Polri Bisa Buka 15 Dapur di Proyek MBG, yang Lain Cuma 10 Dapur

JAKARTA, PostingNews.id – Transparency International Indonesia (TII) mencium aroma perlakuan istimewa di balik program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah. Temuan mereka menunjukkan bahwa lembaga kepolisian mendapat keistimewaan dalam pengelolaan dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). 

Yayasan di bawah Polri bisa membuka hingga 15 dapur sekaligus, sementara yayasan lain maksimal hanya boleh mengelola sepuluh.

Peneliti TII, Dzatmiati Sari, menyebut keistimewaan itu janggal dan menimbulkan pertanyaan soal standar yang digunakan pemerintah. “Kenapa dibedakan? Apa indikatornya yang membedakan?” ujar Sari dalam peluncuran laman pelaporan publik MBG Watch di Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.

Bukan cuma soal jumlah dapur, TII juga menemukan bahwa yayasan di bawah kepolisian tak perlu menjalani tahap pemeriksaan profil dan transaksi sebagaimana yayasan lain. Badan Gizi Nasional (BGN) disebut mengecualikan lembaga di bawah Polri dari proses verifikasi latar belakang dan audit administrasi.

BACA JUGA:Anies Sindir Sistem Sekolah Indonesia, Pikirannya Masih Abad ke-20 Padahal Muridnya Abad ke-21

Sari menilai pengecualian itu tak punya dasar yang jelas. Lebih jauh, ia mengkritik kecenderungan pemerintah yang kerap menyanjung SPPG milik Polri sebagai “dapur percontohan”, seolah-olah dapur milik polisi lebih aman dan tertib dibanding yang lain.

“Karena narasi yang mulai beredar juga, kalau SPPG itu di bawah yayasan TNI-Polisi itu bagus, aman. Tapi apa indikatornya. Harus dijelaskan dong,” kata Sari.

Latar belakang pujian itu rupanya bermula dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Setelah kasus keracunan massal yang menimpa lebih dari 6.000 orang akibat makanan dari dapur MBG, Prabowo memerintahkan Kepala BGN Dadan Hindayana untuk meniru standar operasional milik Polri.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, instruksi itu diberikan dalam rapat terbatas di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu malam 5 Oktober 2025. Ia menuturkan, Presiden meminta agar dapur MBG di seluruh Indonesia segera dilengkapi alat tes kebersihan, perangkat pencuci higienis, filter air bersih, serta sistem pengeringan makanan yang aman.

BACA JUGA:Kemnaker Buka 20 Ribu Slot Magang, Batas Waktu Daftar Sampai 12 Oktober

“Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada pekan depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit… dan penyediaan filter air bersih,” kata Teddy.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, pun membenarkan bahwa dapur milik Polri memang dianggap paling siap secara teknis. “Bangunan yang dikelola Polri itu memang memenuhi standar yang baik. Selain itu, sebelum makanan dibagikan, mereka melakukan rapid test terlebih dahulu,” ujarnya.

Meski begitu, sorotan TII membuka bab baru dalam kisah panjang program MBG. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan dapur berjalan aman, tapi di sisi lain, keistimewaan untuk lembaga tertentu justru menciptakan aroma ketimpangan baru. Program yang semestinya soal gizi dan pemerataan malah terselip rasa “privilege” yang bikin publik garuk kepala.