BEM PTNU DIY Keluarkan Maklumat Sikap Terkait Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 telah memicu berbagai reaksi dari berbagai kalangan, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM PTNU DIY).

Beberapa poin pernyataan sikap yang disampaikan Koorwil BEM PTNU DIY sebagai berikut:

1. Meminta pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan efisiensi serta memberikan informasi yang jelas mengenai alokasi anggaran yang dilakukan.

2. Menolak segala hal yang berbentuk undang-undang, kebijakan pemerintah, maupun sejenisnya yang melemahkan sektor pendidikan dan kesehatan

3. Mengevaluasi secara sangat cermat terkait program makan bergizi gratis agar efektif dan efesien

4. Segera lakukan pengkajian ulang terkait pemangkasan anggaran pendidikan.

BACA JUGA:Konser Gratis di Taman Literasi Blok M: Ada Band, The Rain, Govinda, Samsons, Tiket Siap Menghibur!

Melalui pernyataan sikap ini kami berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan dan mencermati dengan baik.

Beberapa poin penting diatas bukan tanpa alasan, tapi akan kami jabarkan secara akademis dan komprehensif sebagai berikut ujar Dzulfahmi.

1. Transparansi Alasan Kebijakan Efisiensi dan Alokasi Anggaran

BEM PTNU DIY meminta pemerintah untuk lebih terbuka dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan efisiensi serta memberikan informasi yang jelas mengenai alokasi anggaran yang dilakukan.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran publik merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk memahami dasar pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan fiskal dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional.

Selain itu, transparansi juga berperan dalam mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

BACA JUGA:CEK Simulasi Cicilan KUR Bank BSI 2025 Plafon Rp 50 Juta, Aman Bosku!

2. Penolakan terhadap Kebijakan yang Melemahkan Sektor Pendidikan dan Kesehatan