BEM PTNU DIY Keluarkan Maklumat Sikap Terkait Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025

BEM PTNU DIY menolak segala bentuk undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berpotensi melemahkan sektor pendidikan dan kesehatan.

Pemangkasan anggaran di sektor-sektor ini dapat berdampak negatif pada kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Sebagai contoh, pemotongan anggaran pendidikan dapat menghambat pembangunan infrastruktur sekolah, pengadaan fasilitas belajar, dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Hal ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh berbagai pakar pendidikan yang menekankan bahwa pemangkasan anggaran pendidikan harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari dampak negatif terhadap kualitas pendidikan .

3. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

BEM PTNU DIY mengusulkan evaluasi yang cermat terhadap program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya efektif dan efisien. Program ini, meskipun bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang matang.

Tantangan utama termasuk ketersediaan anggaran yang memadai, distribusi logistik yang efisien, dan pengawasan kualitas makanan yang disajikan.

Bahkan perlu dipastikan bahwa implementasi program ini tidak mengorbankan anggaran untuk sektor lain yang juga krusial, seperti pendidikan dan kesehatan.

Beberapa pakar ekonomi telah mengingatkan bahwa perluasan program ini memerlukan tambahan anggaran yang signifikan, yang dapat mempengaruhi stabilitas fiskal negara.

BACA JUGA:Kabar Bahagia! THR PPPK 2025 Bakalan Cair Bulan Maret 2025, Cek Golongannya

4. Pengkajian Ulang Pemangkasan Anggaran Pendidikan

BEM PTNU DIY mendesak pemerintah untuk segera mengkaji ulang kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan. Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa minimal 20% dari APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Pemangkasan anggaran di bawah batas ini tidak hanya melanggar ketentuan konstitusional, tetapi juga berpotensi menghambat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pakar pendidikan dari Universitas Gadjah Mada menekankan bahwa pemangkasan anggaran pendidikan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif, agar tidak berdampak negatif pada kualitas pendidikan.

Secara keseluruhan, pernyataan sikap BEM PTNU DIY mencerminkan kekhawatiran yang valid terkait implikasi dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terhadap sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan kualitas layanan publik yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat.