Bicara Gagasan di UGM, Anies Soroti Masalah Pendidikan Hingga Pemberantasan Korupsi
Selasa 19-09-2023,23:30 WIB
Editor:
Deden Rinaldi
|
Anies Baswedan bicara gagasan di UGM.--Youtube/NaJwa Shihab
JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menghadiri acara di Grha Sabha Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (19/9) untuk membicarakan gagasannya.
Selama acara tersebut, Anies menyentuh isu yang berhubungan dengan pendidikan dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada salah satu momen, Anies merespons candaan Najwa Sihab yang mengatakan bahwa UGM akan menjadi nomor satu di hatinya jika universitas tersebut memberikan gelar Honoris Causa.
Saat ini, Universitas Indonesia (UI) adalah universitas yang punya tempat khusus di hatinya.
Najwa Sihab mengungkapkan candaan tersebut dengan berbicara tentang keinginannya untuk mendapatkan gelar Honoris Causa dari UGM.
"Kecuali kalau nanti dikasih honoris causa. Enggak, enggak mau terima honoris causa. Biar pejabat aja," kata Najwa dengan nada canda Selasa (19/9).
Namun, Anies dengan santai menanggapi dengan mengatakan bahwa UGM tidak pernah memberikan gelar Honoris Causa secara sembarangan.
"Kalau UGM gak pernah obral Honoris causa. Betul tidak Bu rektor?" tanya Anies.
Anies juga mengungkapkan bahwa meskipun ia membayangkan untuk kembali ke UGM, ia tidak membayangkan bahwa suasana akan seperti yang ada saat ini.
Ia lebih memikirkan bagaimana UGM dapat menjadi salah satu tempat yang mendorong pertukaran gagasan yang lebih aktif.
Akses Pendidikan
Anies Baswedan kemudian berbicara tentang pentingnya akses pendidikan yang setara bagi anak-anak Indonesia.
Ia menyoroti struktur pendidikan saat ini yang menyerupai bentuk piramida, di mana semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit jumlah bangku yang tersedia.
Menurut Anies, hal ini berarti bahwa banyak anak Indonesia yang kehilangan akses ke pendidikan yang lebih tinggi.
Anies berpendapat bahwa setidaknya setiap anak Indonesia harus memiliki akses yang sama minimal hingga pendidikan menengah.
Ia juga menekankan bahwa pendidikan tinggi seharusnya menjadi institusi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh anak-anak kelas menengah ekonomi.
"Pendidikan tinggi, harus menjadi institusi yang bisa diakses oleh anak siapa saja," tegas Anies.
Independensi KPK
Selain itu, Anies Baswedan juga membahas isu penting lainnya, yaitu independensi KPK.
Menurutnya, KPK telah kehilangan sebagian independensinya setelah adanya revisi Undang-Undang KPK yang mengubah status staf dan karyawan KPK menjadi ASN seperti pegawai negeri sipil pada umumnya.
Ia mengkhawatirkan bahwa hal ini dapat mengurangi kemampuan KPK untuk bertindak secara mandiri.
“Menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka (pegawai KPK) tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri,” kata Anies.
Anies juga mencatat bahwa dengan posisi KPK yang sekarang berada di bawah presiden, ada potensi besar bagi lembaga ini untuk terpengaruh oleh intervensi politik.
Ia menekankan bahwa tidak ada jaminan bahwa pemimpin di masa depan akan memberikan ruang yang sama kepada KPK untuk menjalankan tugasnya.
Terakhir, Anies menggarisbawahi bahwa meskipun perjuangan untuk mengembalikan independensi KPK sangat penting, lembaga ini juga harus diawasi dengan baik.
Ia menyatakan bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sempurna, dan semua orang, termasuk mereka yang berada di dalam KPK, dapat cenderung menyalahgunakan kekuasaan.
Oleh karena itu, pengawasan terhadap KPK perlu ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
“Tapi KPK juga harus diawasi, tidak ada malaikat di negeri ini,” lanjut dia.
Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News
Sumber:
