Ganjar Pranowo Minta Polemik Rempang Eco-City Cepat Diselesaikan: 'Kalau Tidak Bisa...'
Senin 18-09-2023,20:32 WIB
Editor:
Deden Rinaldi
|
Ganjar Pranowo saat berikan kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.--Twitter@ganjarpranowo
JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah dan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, memberi tanggapan terkait situasi di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Ia mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan kericuhan yang terjadi di pulau tersebut, dengan kekhawatiran bahwa jika masalah ini dibiarkan terlalu lama, dapat menciptakan preseden buruk di masa depan.
Ganjar Pranowo menyampaikan pesannya ini dalam Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia yang bertajuk "Ganjar Jawab Tantangan Masa Depan Indonesia" di Jakarta pada Minggu (17/9) kemarin.
"Kalau itu tidak bisa diselesaikan maka itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain," kata Ganjar.
Ia menyoroti pentingnya menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan efisien, terutama dengan keterlibatan aparat yang memiliki tanggung jawab untuk mengatasi situasi tersebut.
Menurut Ganjar, pemerintah harus bersedia membuka masalah ini secara transparan dan mencari solusi yang memadai.
Hal ini termasuk mengidentifikasi akar masalahnya dan memanggil berbagai pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, termasuk kepala daerah dan pengelola wilayah terkait.
Dengan melakukan investigasi menyeluruh, diharapkan situasi dapat segera diselesaikan.
Ganjar juga menggarisbawahi pentingnya mendengarkan pandangan masyarakat setempat dalam proses penyelesaian masalah ini.
"Apa pun kebijakannya segera panggil mereka, jangan terlalu lama termasuk representasi dari masyarakat karena mesti kita dengarkan juga," tutup Ganjar.
Dia menyarankan agar pemerintah pusat mempertimbangkan untuk menghentikan sementara rencana relokasi permukiman warga selama proses investigasi berlangsung.
Ini akan memberikan kesempatan untuk mencari pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini.
Sebagai catatan, bentrokan di Pulau Rempang antara warga dan aparat gabungan TNI-Polri dan Ditpam BP Batam terjadi akibat sengketa lahan.
Perkara ini berawal dari undangan pemerintah kepada investor untuk berinvestasi di pulau-pulau terluar Indonesia, termasuk Pulau Rempang.
Pemerintah memberikan izin kepada PT Makmur Elok Graha untuk membangun kawasan Rempang Eco City, yang memiliki nilai investasi mencapai triliunan rupiah.
Namun, konflik muncul ketika tanah yang telah dikontrak oleh PT Makmur Elok Graha tidak diurus dengan baik, dan pihak lain diberikan izin untuk mengembangkan wilayah tersebut.
Ganjar Pranowo menegaskan bahwa masyarakat lokal Pulau Rempang awalnya tidak mempermasalahkan rencana pembangunan Rempang Eco City.
Namun, ketegangan muncul ketika orang dari luar Pulau Rempang ikut campur dalam konflik tersebut.
Ini menciptakan ketidakpastian dan konfrontasi.
Tanggapan Para Menteri
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menjelaskan lebih lanjut tentang sengketa lahan ini.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengundang investor untuk mengembangkan pulau-pulau terluar Indonesia pada tahun 2001.
Namun, baru pada tahun 2004 ada pengembang yang berminat mengeluarkan dana besar untuk proyek tersebut.
Namun, konflik muncul ketika tanah yang sudah dikontrak oleh PT Makmur Elok Graha tidak diurus dengan baik, dan izin diberikan kepada pengembang lain oleh pemerintah daerah setempat.
"Karena itu (pulau-pulau terluar) tidak dimanfaatkan, ada penduduknya tapi tidak produktif," sebut Mahfud.
Pemerintah berkomitmen untuk mengejar investasi asing, termasuk dalam proyek Rempang Eco City.
Ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi di Indonesia.
Sementara itu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya berkompetisi dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi asing.
Dia mencatat bahwa Indonesia perlu menunjukkan kecepatan dan ketepatan dalam menjalankan proyek-proyek ini.
Bahlil juga mengklaim pemerintah akan mengambil tindakan yang lebih humanis dalam menghadapi masyarakat yang terdampak relokasi akibat proyek ini.
Dia ingin memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan lebih baik dan tanpa konflik.
"Kami akan mengerahkan cara-cara yang lembut," kata Bahlil Senin (18/9).
Selain itu, Bahlil juga menyoroti pentingnya hilirisasi dalam sektor industri sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Dia berharap bahwa investasi dari perusahaan asal China, Xinyi Group, akan membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan potensi ekonomi di kawasan tersebut.
Proyek Rempang Eco City, yang telah ada selama 20 tahun, akhirnya mendapatkan investor yang akan merealisasikan proyek ini.
Proyek tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan daerah sekitar.
Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News
Sumber:
