Konferensi Republik Mendadak Dicekal di UI, Panitia Curiga Ada Bayang-Bayang Istana di Balik Pembatalan

JAKARTA, PostingNews.id – Rencana penyelenggaraan Konsolidasi Nasional Konferensi Republik di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta Pusat, mendadak kandas. Padahal, panitia mengaku seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan sebelumnya telah mengantongi izin penggunaan fasilitas kampus.

Perubahan sikap mendadak pihak kampus itu memunculkan dugaan adanya intervensi dari luar Universitas Indonesia. Panitia bahkan menilai waktu pembatalan yang berdekatan dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama para rektor memunculkan tanda tanya yang sulit diabaikan.

Ketua panitia Konferensi Republik, Jaleswari Pramodhawardhani, mengaku tidak dapat memastikan ada atau tidaknya campur tangan pemerintah. Namun, ia mengakui dugaan tersebut sulit dilepaskan dari rangkaian peristiwa yang terjadi.

"Saya tidak akan bicara sampai ke sana. Tetapi kecenderungan itu ada karena pada awalnya Universitas Indonesia sangat terbuka menerima kegiatan ini," kata Jaleswari di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Minggu, 28 Juni 2026.

Menurut Jaleswari, alasan yang disampaikan pihak kampus adalah panitia dianggap belum memenuhi prosedur administrasi. Klaim tersebut dibantah karena seluruh tahapan administrasi, menurutnya, telah dijalankan.

"Padahal kami sudah memenuhi prosedur," ujarnya.

BACA JUGA:Rute MRT Tangsel Masih Dirahasiakan, Menhub Tak Mau Calo Tanah Pesta Duluan

Ia menjelaskan, pada Rabu, 24 Juni 2026, Universitas Indonesia telah menerbitkan surat tugas sebagai bentuk persetujuan penggunaan fasilitas kampus.

"Kami memaknai surat itu sebagai bentuk izin yang telah diberikan," katanya.

Kecurigaan panitia semakin menguat setelah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para rektor dalam acara Sarasehan Kebangsaan bertajuk Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia di Jakarta Convention Center, Jumat, 26 Juni 2026.

Tiga orang panitia menyebut perubahan sikap pimpinan UI terjadi setelah forum tersebut berlangsung. Dalam acara itu, Prabowo memberikan pengarahan selama sekitar lima jam. Namun setelah 30 menit pertama, sesi taklimat dilanjutkan secara tertutup.

Dua anggota panitia yang mengetahui informasi internal menyebut salah satu pesan yang disampaikan Presiden adalah agar para rektor menjaga kondisi kampus tetap aman.

Bagi Jaleswari, wajar jika publik kemudian mengaitkan pembatalan Konferensi Republik dengan pertemuan tersebut.

"Ada pembatasan, ada pembatalan. Mau tidak mau siapa pun pasti akan berpikir bahwa ini bagian dari perintah itu. Atas nama stabilitas, atas nama keamanan, atas nama pembangunan," ujarnya.

Dugaan adanya tekanan dari luar kampus juga disampaikan salah seorang panitia lain. Ia menyebut Rektor UI menerima sejumlah panggilan telepon dari berbagai pihak, termasuk dari lingkungan Istana, yang meminta kampus mempertimbangkan kembali izin kegiatan tersebut.

Hal senada diungkapkan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dari unsur mahasiswa, Razaan Bayu Rachman. Ia membenarkan bahwa pihak kampus memang beberapa kali menerima telepon dari pihak eksternal, meski mengaku tidak mengetahui identitas pihak yang menghubungi.

"Secara spesifik mereka tidak meminta kegiatan ini dibatalkan. Tetapi secara implisit saya menduga ada keresahan karena kegiatan ini dianggap sebagai konsolidasi massa yang memiliki unsur politik cukup kuat," kata Razaan.

BACA JUGA:Partai Buruh Digoyang Mundurnya Ferri Nurzali, Said Iqbal Klaim Tetap Solid Hadapi Pemilu

Razaan mengatakan dirinya sempat berkomunikasi dengan Rektor UI Heri Hermansyah sebelum kegiatan berlangsung. Menurutnya, rektor tidak pernah secara langsung melarang pelaksanaan Konferensi Republik.

"Rektor Universitas Indonesia hanya mempertanyakan kegiatan ini karena menerima banyak pertanyaan dari pihak luar," ujarnya.

Karena saat itu Rektor UI sedang menjalankan tugas ke luar negeri, Razaan menduga tekanan justru datang dari luar lingkungan kampus.

"Jadi saya tegaskan tidak ada intervensi dari pihak kampus. Yang ada adalah intervensi dari pihak eksternal kepada Universitas Indonesia," katanya.

Hingga berita ini ditulis, Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro menyatakan pihak kampus masih menyiapkan penjelasan resmi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum memberikan tanggapan.

Meski izin penggunaan kampus dibatalkan, panitia memutuskan tetap melanjutkan Konsolidasi Nasional Konferensi Republik secara daring melalui Zoom mulai pukul 13.00 WIB.

Sekretaris Umum Panitia Konferensi Republik Yanuar Nugroho mengatakan forum tersebut tetap akan membahas tiga agenda utama, yakni penyusunan landasan gerakan, pembentukan organisasi beserta jejaring kerja, serta penetapan kepemimpinan gerakan.

"Ketiga, kami akan membahas kepemimpinan. Jejaring atau koordinasi sipil tetap membutuhkan orang-orang yang bersedia bekerja di depan maupun di balik layar agar komunikasi dan koordinasi berjalan tanpa dimonopoli oleh siapa pun," kata Yanuar.

Konsolidasi nasional tersebut merupakan kelanjutan dari Konferensi Republik pertama yang digelar di Yogyakarta pada 30 Mei 2026 dan dihadiri ratusan organisasi masyarakat sipil, aktivis, serta akademisi.