Heboh Dana IT Gizi Rp 1,2 Triliun, BGN Bela Peruri Tanpa Tender
Dana IT program gizi Rp1,2 triliun disorot, BGN tunjuk Peruri tanpa tender, muncul pertanyaan soal transparansi proyek pemerintah.-Foto: Antara-
JAKARTA, PostingNews.id – Isu anggaran jumbo untuk proyek teknologi di program makan bergizi gratis akhirnya dijawab oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Nilai yang disorot publik tak kecil, mencapai Rp1,2 triliun, dan langsung memantik pertanyaan soal transparansi.
Dadan menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional atau SIPGN. Sistem ini disebut jadi tulang punggung pengelolaan data gizi nasional yang terintegrasi.
Dari total anggaran itu, sekitar Rp550 miliar dipakai untuk pengembangan aplikasi SIPGN. Sementara Rp199 miliar lainnya dialokasikan untuk layanan managed service perangkat Internet of Things yang diklaim bisa memantau program gizi secara langsung di lapangan.
“BGN berkomitmen agar sistem SIPGN dan layanan IoT ini dapat segera beroperasi maksimal untuk memastikan distribusi gizi tepat sasaran dan dapat dipantau secara real-time,” ujar Dadan pada Kamis, 23 April 2026.
Namun bukan cuma soal angka, cara penunjukan proyek ini juga ikut jadi sorotan. Proyek bernilai ratusan miliar itu tidak melalui tender terbuka, melainkan langsung diberikan ke Perum Peruri.
Dadan berdalih, Peruri dipilih karena dianggap punya standar keamanan tinggi dan pengalaman sebagai penyedia solusi digital pemerintah. Status Peruri sebagai GovTech Indonesia juga disebut jadi alasan utama penunjukan tersebut.
Ia bahkan menyebut keterlibatan Peruri sebagai bagian dari langkah negara yang terintegrasi dalam proyek strategis nasional. “Keterlibatan Perum Peruri dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara,” katanya.
BGN juga menegaskan bahwa proses kerja sama dilakukan secara transparan. Dadan memastikan tidak ada ruang penyimpangan, apalagi sistem ini nantinya mengelola data sensitif terkait kondisi gizi masyarakat. “Kami memastikan tidak ada celah penyimpangan, karena ini menyangkut data gizi masyarakat luas,” ucapnya.
Meski begitu, kritik tak berhenti di situ. Kejanggalan mulai mencuat setelah data proyek ditemukan di portal pengadaan nasional Inaproc yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Tercatat ada dua proyek besar yang dimulai pada 22 Oktober 2025 dengan total nilai Rp1,265 triliun. Rinciannya mencakup proyek managed service IT dan IoT di 5.000 lokasi senilai Rp665,4 miliar, serta proyek SIPGN sebesar Rp600 miliar.
Keduanya menggunakan metode penunjukan langsung dan bahkan sudah berstatus selesai. Yang jadi masalah, identitas pemenang proyek tidak tercantum. Nama perusahaan, alamat, hingga NPWP vendor kosong di sistem.
Di titik ini, publik mulai bertanya. Kalau memang transparan, kenapa data vendor justru tak muncul. Dan kalau ini proyek strategis negara, kenapa jalurnya justru minim kompetisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
