PDIP Murka Dituding Abu-Abu, Deddy Sitorus Semprot PKB: Jazilul Itu Siapa Sampai Ngatur Kami?

JAKARTA, PostingNews.id – Hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendadak memanas. Pangkal persoalannya bermula dari kritik Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang menilai posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih serba tanggung dan sulit dibaca.

Alih-alih menjawab dengan nada diplomatis, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus justru membalas dengan pertanyaan yang cukup menohok. Menurutnya, Jazilul tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau mendesak PDIP menentukan langkah politiknya.

“Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?” kata Deddy saat dihubungi pada Kamis, 18 Juni 2026.

Deddy menegaskan posisi PDIP bukan hasil keputusan spontan yang bisa berubah setiap saat. Sikap politik partai, termasuk keputusan berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan, merupakan hasil kongres, rapat kerja nasional, serta mandat langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Karena itu, ia menyarankan Jazilul lebih fokus mengurus urusan internal partainya sendiri ketimbang sibuk memberi nasihat kepada partai lain.

“Komentar saya, lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada mengurusi orang lain,” ujar anggota Komisi II DPR tersebut.

BACA JUGA:Bernardo Silva Resmi Merapat ke Real Madrid, Dikontrak 2 Tahun!

Menurut Deddy, kritik Jazilul menunjukkan pemahaman yang kurang utuh mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa istilah oposisi sejatinya lebih lazim digunakan dalam sistem parlementer, ketika dua blok politik besar saling berhadapan secara ideologis dan salah satu pihak membentuk kabinet bayangan setelah kalah pemilu.

Sementara Indonesia menganut sistem presidensial dengan fondasi ideologi yang relatif sama, yakni Pancasila. Dalam sistem seperti ini, fungsi pengawasan terhadap pemerintah dijalankan melalui mekanisme checks and balances di parlemen, bukan melalui pola oposisi sebagaimana dalam sistem parlementer.

“Jadi politik di Indonesia relatif tidak mengenal koalisi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan, apalagi oposisi yang merupakan keharusan dalam sistem parlementer. Apakah Jazilul paham urusan ini atau tidak. Kalau paham, dia mestinya tidak berbicara begitu,” kata Deddy.

Ia menegaskan bahwa posisi PDIP sudah terang berada di luar pemerintahan sekaligus menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan. Menurutnya, peran itu diperlukan karena mayoritas kursi DPR saat ini telah dikuasai partai-partai yang tergabung dalam pemerintahan.

BACA JUGA:Demo Dibalas Tiket Dinas? Gibran Boyong Mahasiswa ke Timur Indonesia untuk Awasi Program Pemerintah

“Kenapa perlu menjadi penyeimbang? Karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang-benderang apa urusan ini bagi dia?” ujar Deddy.

Politikus PDIP itu bahkan mengaku sulit memahami alasan di balik pernyataan Jazilul. Ia menduga ada tiga kemungkinan, yakni tidak memahami persoalan, berusaha mengadu domba PDIP dengan pemerintah, atau justru sedang gelisah karena PKB dianggap belum bekerja maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR.