Puan Tak Lantang Soal Gelar Pahlawan Soeharto, Padahal Ibunya Pernah Dibungkam Orba

JAKARTA, PostingNews.id – Ketua DPR sekaligus politisi PDI-P Puan Maharani menyampaikan bahwa pengusulan gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI Soeharto perlu dikaji secara hati-hati. Ia mengingatkan bahwa gelar pahlawan bukan sekadar simbol, melainkan memiliki bobot sejarah dan moral yang besar bagi bangsa.

Puan berbicara hal tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025. Ia mengatakan bahwa prosesnya harus dijalankan dengan serius.

“Juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain-lain sebagainya. Namun, hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat,” ujar Puan.

Pernyataan itu hadir di tengah dinamika publik yang mengingatkan bahwa keluarga dan partainya pernah menjadi salah satu pihak yang mengalami tekanan pada masa Orde Baru. Namun di fase politik hari ini, Puan memilih posisi hati-hati. Nada yang dihadirkan bukan penolakan tegas, melainkan imbauan untuk mengkaji dengan baik terlebih dahulu.

BACA JUGA: Suara Pemilih Tak Boleh Mubazir, Perindo Desak Threshold DPR Jadi 1 Persen

Puan menambahkan bahwa pemerintah perlu mencermati rekam jejak Soeharto secara menyeluruh sebelum memutuskan pemberian gelar pahlawan nasional.

“Terkait rencana pemberian gelar pahlawan, kita hormati prosesnya. Namun, karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang justru menjadi motor pengusulan gelar tersebut, memuji Soeharto sebagai sosok yang membawa Indonesia stabil secara politik dan ekonomi pada awal Orde Baru. Bahlil meyakini itu salah satu alasan Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional.

“Waktu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketika inflasi kita sekian ratus persen, Indonesia terkenal dengan Macan Asia di saat itu, itu adalah tidak bisa terlepas dari jasa Pak Harto,” ujar Bahlil.

BACA JUGA:Prabowo Gelar Rapat Mendadak dengan Kabinet Usai Janji Bayar Utang Whoosh, Apa Isinya?

Ia mengatakan usulan ini telah lama diperjuangkan Partai Golkar dan kembali ia sampaikan ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 3 November 2025.

“Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Bahlil.

Menurutnya, Presiden Prabowo menerima dan akan mempertimbangkan usulan tersebut melalui mekanisme pemerintahan yang berlaku.

Di satu sisi, publik melihat Bahlil memainkan romantisme kejayaan Orde Baru. Di sisi lain, Puan justru mengambil posisi yang kalem, serba “dikaji dulu”, meski sejarah keluarganya bersinggungan langsung dengan kekuasaan Soeharto.

Ada yang membaca ini sebagai sikap kenegarawanan. Ada juga yang melihat sebagai tanda politik hari ini sedang memilih berdamai dengan masa lalu ketika peta dukungan kekuasaan berubah. Yang jelas, perdebatan soal Soeharto tidak pernah soal nama saja, melainkan soal bagaimana bangsa ini ingin mengingat dirinya sendiri.