Ricuh Senayan! DPR Akhirnya Setop Tunjangan Perumahan Rp50 Juta Mulai November

Kata “Tolol” yang Menelanjangi DPR

Didi menegaskan, kata “tolol” itu tidak hanya menghina rakyat, tapi mempermalukan DPR sendiri.

“Mengucapkan kata ’tolol’ kepada rakyat bukan saja sekadar ucapan kasar, melainkan bukti betapa rendahnya kelas seorang anggota Dewan dalam bertutur. Wakil rakyat seharusnya menjadi teladan dalam bersikap dan berucap, menjadi cermin kesantunan publik. Jika mulutnya saja tidak bisa dijaga, bagaimana mungkin pikirannya bisa jernih? Jika ucapannya merendahkan, bagaimana mungkin kebijakannya bisa mengangkat martabat rakyat?” katanya.

Dalam satu kalimat pedas, Didi menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi di Senayan: DPR krisis sensitivitas sosial. Kritik dibalas caci maki, protes dianggap ancaman, dan aspirasi publik seringkali dijawab dengan senyum sinis plus tambahan tunjangan.

Didi menutup komentarnya dengan peringatan keras, “Ingatlah, rakyat boleh marah, boleh kecewa, boleh mencaci. Itu hak mereka. Namun, wakil rakyat tidak boleh sekali pun menghinanya, apalagi dengan menyebut hinaan ’tolol’. Karena, di atas kertas, wakil rakyat bekerja untuk rakyat. Tapi, di hati rakyat, akan selalu dicatat siapa yang benar-benar mengabdi dan siapa yang hanya menjadi beban.”

Kalau dirangkum, rakyat makin muak bukan hanya karena angka Rp50 juta per bulan, tapi karena arogansi DPR yang meledak-ledak. Sementara masyarakat dipaksa berhemat, Senayan masih sempat adu mulut soal hak istimewa.