Ricuh Senayan! DPR Akhirnya Setop Tunjangan Perumahan Rp50 Juta Mulai November

JAKARTA, PostingNews.id – Jakarta sempat bergetar pada Senin, 25 Agustus 2025, ketika ribuan massa turun ke jalan, menyerbu Kompleks Parlemen dengan teriakan lantang: “Batalkan tunjangan perumahan DPR Rp50 juta per bulan!”. Aksi protes ini berubah ricuh, gas air mata mewarnai udara Senayan, sementara di dalam gedung, para anggota dewan masih sibuk merapikan dasi dan menghitung cicilan apartemen.

Setelah badai kemarahan publik yang meledak di jalanan dan media sosial, pimpinan DPR akhirnya “menyerah setengah hati.” Mereka memutuskan, tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan hanya akan berlaku sampai Oktober 2025. Setelah itu, rakyat bisa sedikit bernapas lega, setidaknya di atas kertas.

“Diberikan setiap bulan, dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya dipakai kontrak untuk selama lima tahun, periode 2024-2029,” ujar Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025.

Dasco buru-buru membela diri. Menurutnya, publik salah paham. Katanya, informasi yang beredar “tidak lengkap.” Seolah-olah, publik yang salah dengar, bukan DPR yang salah kelola uang rakyat. Faktanya, menurut Dasco, tunjangan Rp50 juta itu bukan untuk dibakar tiap bulan, melainkan diakumulasi untuk kontrak rumah selama lima tahun.

Tapi siapa yang peduli? Rakyat melihat angka, bukan akal-akalan anggaran.

DPR Main Drama, Publik Dibikin Pusing

Dasco mencoba meluruskan logika anggaran, uang kontrakan DPR tidak dibayar kontan karena negara “tidak punya cukup duit.”

“Anggarannya tidak cukup untuk diberikan sekaligus sehingga diangsur selama setahun. Jadi, nanti kalau melihat daftar tunjangan di bulan November 2025, itu yang Rp50 juta (tunjangan perumahan) sudah enggak ada lagi,” ucapnya.

Ironinya, penjelasan Dasco ini bertabrakan dengan keterangan pejabat DPR lainnya, termasuk Sekjen DPR Indra Iskandar, yang sebelumnya tidak pernah menyebut soal skema “angsuran setahun.” Publik makin bingung siapa yang ngeles, siapa yang jujur?

Ricuh makin tak terhindarkan saat publik menemukan pemicu tambahan dari pernyataan Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem. Saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat, 22 Agustus 2025, Sahroni merespons seruan pembubaran DPR dengan kalimat yang menyulut bara, “Mental orang tolol sedunia.”

Boom. Satu kalimat, satu negara terbakar.

Pernyataan Sahroni langsung jadi trending topic. Media sosial penuh sumpah serapah. Bagi publik, ini bukan sekadar perdebatan soal tunjangan, ini soal harga diri.

Mantan anggota DPR dari Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, pun naik pitam. "Ini bukan sekadar ucapan sembrono, ini penghinaan terhadap harkat demokrasi itu sendiri,” ujarnya.

Menurut Didi, wakil rakyat seperti Sahroni lupa siapa yang membayar gaji mereka. Rakyat kerja siang-malam, bayar pajak, ngirit biaya sekolah anak, sementara DPR malah main-main dengan tunjangan dan melontarkan hinaan.