Akhirnya! Istana Lega PDIP Jadi Penyeimbang, Bukan Oposisi Keras

BACA JUGA:Waspada! 5 Shio ini Diprediksi 'Paling Sial' Selama Agustus 2025, Cek Juga Tips Menaganinya

Bukan hanya pemerintah yang santai menghadapi pilihan politik PDIP. Sejumlah partai di lingkar koalisi Prabowo juga menilai langkah Megawati bukan masalah. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut itu hak setiap partai pascapilpres.

“Kami menghormati sikap PDI Perjuangan. Silakan saja memosisikan sebagai apa terhadap pemerintah. Sama baiknya,” ujarnya.

Nada serupa datang dari Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim. Ia menilai keputusan Megawati mencerminkan jiwa kenegarawanan dan tepat untuk membangun kebersamaan pascapemilu.

“Memang demikian seharusnya bersikap karena pilpres sudah berakhir dan kita semua sebagai komponen anak bangsa harus bahu-membahu bersama pemerintah yang ada,” ucapnya.

BACA JUGA:Datang Lagi! Bantuan Insentif Guru Non-ASN 2025, Cek Info GTK dan Syarat Terbarunya

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf juga tak mempersoalkan. Bagi PKS, tiap partai punya alasan sendiri memilih di dalam atau di luar pemerintahan.

“PKS menghormati pilihan setiap partai. Pada gilirannya masyarakatlah yang akan menilai sikap tersebut,” katanya.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengingatkan bahwa istilah “penyeimbang” bukan hal baru bagi PDIP. Menurutnya, Megawati sudah memakai istilah itu jauh sebelum amnesti Hasto. Bedanya, kali ini ada nilai tambah: hubungan baik dengan pemerintah tidak dibayar kursi menteri.

“Kalau itu yang terjadi, kita tidak lagi memiliki proses checks and balances dan pertama kalinya tidak ada partai di luar pemerintahan,” ujarnya.

BACA JUGA:Di Balik Pertemuan Megawati-Dasco Sebelum Hasto Dapat Amnesti: 'Ada Tukar Tambah Politik'?

Yunarto menilai posisi ini memberi PDIP keleluasaan bersikap, sekaligus membantu Prabowo menghindari kesan politik transaksional. “Orang akhirnya akan melihat amnesti kepada Hasto sebagai bagian dari politik dagang sapi kalau sampai PDI Perjuangan masuk (kabinet). Jadi, dari sisi persepsi, ini jauh lebih positif,” katanya.

Dengan status di luar koalisi, PDIP bisa ikut mendukung kebijakan yang populer, tapi tetap punya ruang menolak kebijakan yang merugikan.

“Pada titik itu, PDI Perjuangan bisa menjadi satu-satunya partai yang menggaet basis massa kritis, basis massa rasional. Ini yang seharusnya dimanfaatkan,” ujarnya.

Bagi Yunarto, suara PDIP juga bisa menjadi “rem” bagi pemerintah. “Ini bisa jadi pengingat, bisa menjadi corong untuk menyuarakan apa yang ada dalam suara netizen, suara publik, yang belum tentu berani dibisikkan oleh sekelilingnya Prabowo,” kata dia.