Abolisi Tom Lembong, Rekonsiliasi Politik di Balik Langkah Prabowo

Abolisi Tom Lembong, Rekonsiliasi Politik di Balik Langkah Prabowo

Abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto Kristiyanto jadi penanda rekonsiliasi elite. Langkah Prabowo disorot sebagai barter kekuasaan dan hukum.--Gambar dibuat oleh AI untuk Postingnews.id.

BACA JUGA:Sri Mulyani Ungkap Alasan Toko Online Wajib Bayar Pajak, Begini Sistem Administrasi dan Pemungutannya

Hal serupa dialami Hasto Kristiyanto yang oleh sebagian kalangan PDIP dianggap dijadikan target kasus Harun Masiku untuk melemahkan PDIP pasca-kekalahan di Pilpres.

Dengan konteks demikian, pencabutan kasus terhadap Tom dan Hasto dapat dibaca sebagai upaya pemerintah menjawab tuduhan “kriminalisasi” tokoh oposisi.

Ibarat menghapus duri dalam daging, Prabowo menghilangkan ganjalan yang sensitif bagi kubu lawan demi membuka jalan rekonsiliasi politik yang lebih luas.

Sinyal rekonsiliasi itu terlihat jelas segera setelah keputusan abolisi/amnesti disetujui. Malam usai rapat DPR menyepakati abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (politisi Gerindra sekaligus tangan kanan Prabowo) terbang menemui Megawati Soekarnoputri yang saat itu berada di Bali.

BACA JUGA:Cara Alami Melebatkan Rambut dan Perawatannya

Dasco bahkan mengunggah foto pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP tersebut di media sosial, lengkap bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta dua putra-putri Megawati (Puan Maharani dan Prananda Prabowo).

“Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan,“ tulis Dasco pada keterangan foto yang diunggah Kamis tengah malam.

Pertemuan empat mata Gerindra-PDIP di sela acara internal PDIP itu sontak ditafsirkan sebagai penegasan adanya kesepahaman politik di balik pengampunan Hasto dan Tom. Benar saja, tak lama sebelum pengumuman amnesti Hasto, Megawati diketahui memberikan arahan kepada kader PDIP di forum Bimbingan Teknis partai di Nusa Dua, Bali, agar mendukung pemerintahan Presiden Subianto ke depan.

Arahan ini disampaikan Megawati melalui Deddy Y. Sitorus, salah satu Ketua DPP PDIP, yang mengutip pesan Megawati agar partai solid dan “kita dukung pemerintah” demi menjaga negara-bangsa. Instruksi terang-terangan dari Megawati untuk merapat ke pemerintahan lawan yang baru dilantik jelas merupakan sinyal rekonsiliasi politik tingkat tinggi.

BACA JUGA:Genre Musik Ini Diklaim Tingkatkan Produktivitas, Ada Penelitiannya Lho!

Bagi Prabowo, restu Megawati dan PDIP berarti dukungan dari partai pemenang pemilu sebelumnya—sebuah lompatan besar menuju konsolidasi kekuasaan yang lebih mantap.

Menariknya, kubu PDIP sendiri buru-buru membantah anggapan adanya “transaksi politik” di balik pertemuan Megawati dan Dasco. Politisi senior PDIP Said Abdullah menegaskan pertemuan tersebut murni silaturahmi dan tidak ada kesepakatan transaksional terkait amnesti Hasto.

“Enggak ada transaksional sama sekali, sudahlah… amnesti bukan karena adanya pertemuan Dasco dengan Megawati,” ujarnya di sela Kongres ke-6 PDIP di Bali, seraya menolak isu seolah PDIP menjual dukungan dengan barter kasus.

Said juga mengingatkan PDIP dan Megawati tidak berkarakter melakukan politik dagang semacam itu. Kendati demikian, bantahan PDIP tersebut bagi sebagian kalangan justru mempertegas bahwa ada kepentingan politik besar yang dipertaruhkan. Apalagi faktanya Hasto kini bebas dan PDIP memperoleh “angin” untuk merapat ke lingkar kekuasaan, sesuatu yang hampir pasti akan memengaruhi peta politik nasional ke depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: berbagai sumber