Muhammadiyah Sebut Prabowo Tak Gegabah Gabung Dewan Perdamaian

JAKARTA, PostingNews.id — Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendy menilai Presiden Prabowo Subianto tidak mengambil keputusan secara tergesa ketika memutuskan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Amerika Serikat. Menurut dia, keputusan tersebut telah melalui proses pembahasan panjang sebelum akhirnya diumumkan.

Muhadjir menyampaikan hal itu setelah menghadiri pertemuan antara Presiden Prabowo dengan para tokoh Islam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 5 Maret 2026. Dalam forum tersebut hadir berbagai kalangan ulama, pendakwah, pimpinan organisasi masyarakat Islam, hingga pengasuh pondok pesantren dari berbagai daerah.

Menurut Muhadjir, Presiden memanfaatkan pertemuan itu untuk menjelaskan latar belakang dan proses yang dilalui sebelum Indonesia memutuskan terlibat dalam forum Dewan Perdamaian.

“Beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung,” kata Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis malam.

BACA JUGA:JK Dorong Prabowo Tunjukkan Simpati kepada Iran

Muhadjir menjelaskan bahwa Prabowo memilih pendekatan yang disebutnya sebagai struggle from within, yaitu memperjuangkan kepentingan Indonesia dari dalam forum internasional tersebut. Dengan bergabung, Indonesia dinilai memiliki ruang lebih besar untuk menyuarakan kepentingan kemanusiaan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji itu menilai langkah tersebut masih berada dalam koridor konstitusi dan tidak bertentangan dengan sikap politik luar negeri Indonesia selama ini.

“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam,” ujar Muhadjir.

Langkah itu, menurut dia, merupakan cara baru bagi Indonesia untuk ikut memengaruhi arah pembicaraan perdamaian, khususnya yang berkaitan dengan konflik Israel dan Palestina.

Komitmen Dua Negara

Muhadjir menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tidak mengubah sikap dasar pemerintah terhadap konflik Palestina. Ia menyebut Presiden tetap memegang komitmen pada solusi dua negara atau two-state solution.

“Kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” kata dia.

BACA JUGA:FPI Minta Prabowo Sampaikan Belasungkawa Terbuka atas Wafatnya Ayatollah Khamenei

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu juga menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prinsip utama yang tidak berubah.