Prabowo Sindir Ekonomi Titipan Asing, Kekayaan Alam RI Jangan Terus Jadi ATM Negara Lain

JAKARTA, PostingNews.id — Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap praktik ekonomi yang selama ini dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Di hadapan peserta upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Prabowo menyinggung bagaimana kekayaan alam nasional selama bertahun-tahun lebih banyak ditentukan dan dinikmati pihak di luar negeri.

Menurut Prabowo, Indonesia harus bergerak menuju sistem ekonomi yang sepenuhnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Model ekonomi tersebut, kata dia, bertumpu pada prinsip religiusitas, kemanusiaan, persatuan nasional, dan keadilan sosial.

Saat memimpin upacara di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026, Prabowo menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia bukanlah barang dagangan yang boleh dikelola semata-mata untuk kepentingan keuntungan.

“Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Prabowo.

BACA JUGA:Saiful Mujani Ledakkan Wacana Boikot Pemilu, Sebut Demokrasi Era Prabowo-Gibran Melorot dan Terancam Dibajak

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan arah pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari capaian angka-angka statistik. Menurutnya, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi Prabowo, pembangunan baru bisa disebut berhasil ketika anak-anak memperoleh gizi yang cukup, petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, nelayan memperoleh akses pasar yang adil, serta pekerja mendapat perlindungan yang layak.

Ia juga menekankan bahwa ekonomi Pancasila harus berdiri di atas kepentingan nasional. Karena itu, perekonomian Indonesia tidak boleh hanya menjadi mesin keuntungan bagi kelompok tertentu.

“Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain,” kata Prabowo.

“Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” lanjutnya.

BACA JUGA:Ganjar Semprot DPR, RUU Pemilu Mau Diserahkan ke Pemerintah, Parlemen Kehabisan Nyali?

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat kendali nasional terhadap pengelolaan sumber daya alam, sekaligus memastikan manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati masyarakat di dalam negeri.

Mantan Menteri Pertahanan itu kemudian mengingatkan kembali amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut dia, semangat tersebut harus diwujudkan melalui penguatan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Prabowo juga menginginkan desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.