Dugaan TNI AU Kirim TKI Melalui Jalur Ilegal, Menkumham Yasonna Akan Serahkan Puspom

Dugaan TNI AU Kirim TKI Melalui Jalur Ilegal, Menkumham Yasonna Akan Serahkan Puspom

Menkumham RI, Yasonna Laoly Tanggapi Soal Dugaan TNI AU Terlibat Pengiriman TKI Lewat Jalur Ilegal--Kemenkumham.go.id


Menkumham RI, Yasonna Laoly Tanggapi Soal Dugaan TNI AU Terlibat Pengiriman TKI Lewat Jalur Ilegal||Kemenkumham.go.id

"TNI AU diduga terlibat dalam pengiriman TKI melalui jalur ilegal, Menkumham Yasonna Laoly: Jika terbukti, akan menyerahkan kasus ini pada Puspom."

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membahas keterlibatan TNI dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Malaysia. Jika terbukti, Kemenkumham akan membantu melalui keimigrasian.

Yasonna menilai jika masuk dalam proses penegakan hukum misalnya, tentu TNI memiliki Pusat Polisi Militer (Puspom TNI) untuk mendalami peristiwa tersebut.

"Jadi begini, kalau ada keterlibatan oknum itu berarti ada pelanggaran hukum. Kalau nanti ada menyangkut oknum TNI misalnya tentu Puspom. Itu kami serahkan," ucap Yasonna di Kantor Kemenkumham RI, Kuningan, Rabu (29/12/2021).

"Kami tidak mengetahui tentunya. Tapi, kami juga ikut bekerja sama untuk menangani dari segi keimigrasian saja," tambahnya. 

BACA JUGA:Ingat! Tanggapan Sufmi Dasco Ahmad Soal Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen di 2 Wilayah DKI Jakarta, Pemda DKI Diminta Lakukan Hal ini

BACA JUGA:Banjir di Aceh Timur, Sebanyak 2.751 Warga Terpaksa Mengungsi, Warga Diminta Tetap Waspada Potensi Banjir Susulan di 2 Bulan ini

Yasonna menilai kejadian itu tak lepas para pekerja Migran Indonesia yang tidak melalui prosedur keimigrasian.

+++++

Terlebih, hal itu terbilang klasik warga Indonesia mencari kerja dengan secara ilegal menyeberang laut.

"Ini tanpa sepengetahuan. Dari pelabuhan-pelabuhan tikus yang di luar kendali kami," kata dia. 

Sebagai informasi, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman secara serius, terkait informasi yang mulanya disampaikan BP2MI.

"Sesuai instruksi pimpinan TNI AU, kami masih melakukan pendalaman dengan berkoordinasi dengan semua stakeholder, untuk menggali dan mengembangkan informasi lebih lanjut agar masalahnya lebih jelas," kata Indan.

Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News

Sumber: kemenkumham ri