Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Minta Maaf: Kemacetan Tanjung Priok Bikin Geram!

Peromohonan Maaf Atas Kemacetan Tanjung Priok-Ilustrasi-Istimewa
Kemacetan parah yang melanda Tanjung Priok dalam dua hari terakhir, menurut Kepala KSOP M. Takwim Masuku, disebabkan oleh peningkatan volume kegiatan yang signifikan di pelabuhan.
Hal ini terjadi menjelang libur panjang atau long weekend yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 20 April 2025.
Kepala KSOP Tanjung Priok tersebut menjelaskan bahwa meskipun common gate dan NPCT1 berfungsi sebagaimana mestinya, peningkatan aktivitas yang signifikan menjadi pemicu utama kemacetan.
Dengan kata lain, operasional di dalam pelabuhan tidak terganggu, namun volume kendaraan yang tinggi menyebabkan antrean.
BACA JUGA:KAI Layani Lebih dari 6,3 Juta Pengguna LRT Jabodebek pada Triwulan Pertama 2025
Situasi kemacetan mulai muncul pada Rabu malam (16/4) seiring dengan kedatangan tiga kapal berukuran besar di Pelabuhan NPCT1.
Akibatnya, volume bongkar muat meningkat signifikan, mencapai lebih dari 4.000 TEUs.
Sebagai perbandingan, volume bongkar muat harian di Pelabuhan NPCT1 umumnya berada di antara 2.000 dan 2.500 TEUs.
"Hal tersebut menyebabkan peningkatan volume kegiatan yang sangat signifikan dari yang biasanya berkisar antara 2.000-2.500 TEUs dan merupakan salah satu penyebab kemacetan yang terjadi," jelas Takwim, Jumat 18 April 2025.
BACA JUGA:Rambut Rusak dan Rontok? Mungkin Kamu Kurang Minum Susu
Permintaan maaf Gubernur Pramono Anung menunjukkan respons cepat pemerintah DKI Jakarta terhadap keluhan masyarakat terkait kemacetan parah di Tanjung Priok.
Meskipun penyebab utama kemacetan disebut akibat lonjakan aktivitas bongkar muat menjelang libur panjang dan ketidakprofesionalan pengelolaan pelabuhan, Pemprov DKI Jakarta tetap mengambil sikap bertanggung jawab atas dampaknya terhadap lalu lintas dan aktivitas warga.
Langkah pemberian teguran keras kepada pengelola pelabuhan serta harapan agar kejadian serupa tidak terulang menjadi sinyal perlunya perbaikan manajemen logistik di kawasan pelabuhan untuk meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat luas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News