Ambisi Prabowo Bangun 10 Universitas Baru, DPR Peringatkan Pemerintah Fokus Perbaiki Mutu Kampus

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Presiden Prabowo Subianto menggulirkan rencana pembangunan 10 universitas baru sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin. Gagasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan mobilitas sosial melalui pendidikan.

Namun, sejumlah kalangan di parlemen mengingatkan agar kebijakan itu disiapkan secara matang sebelum direalisasikan.

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan tinggi patut diapresiasi. Meski demikian, ia mengingatkan perlunya kajian komprehensif agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Tentu kita senang bila Presiden juga memperhatikan sampai pendidikan tinggi. Hanya memang apabila Presiden ada rencana membuka 10 perguruan tinggi khusus, nampaknya tim pelaksana Presiden di lapangan harus benar-benar cermat dan berhati-hati dalam merealisasikannya," ujarnya dalam Antara, dikutip Jumat 20 Februari 2026.

Menurut Fikri, kehati-hatian diperlukan karena kondisi pendidikan tinggi nasional saat ini menunjukkan jumlah perguruan tinggi yang sangat besar. Ia menyebut Indonesia memiliki lebih dari 4.600 kampus.

BACA JUGA:Kasus Narkoba AKBP Didik Berujung Efek Domino, Polri Gelar Tes Urine Serentak

Jumlah tersebut dinilai sudah melampaui kebutuhan dan bahkan disebut tiga kali lebih banyak dibandingkan jumlah universitas di China.

Situasi itu, kata dia, perlu menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah menambah institusi baru. Persoalan yang lebih mendesak justru berkaitan dengan kualitas pendidikan. Fikri menyoroti masih rendahnya mutu sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia.

Ia menyebut mahasiswa kerap menjadi pihak yang terdampak ketika kualitas institusi tidak memadai. Dari ribuan kampus yang ada, hanya sekitar 56 perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi unggul. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan mutu pendidikan tinggi masih cukup lebar.

Karena itu, Fikri mendorong pemerintah mempertimbangkan langkah alternatif sebelum mendirikan kampus baru. Salah satu opsi yang dinilai lebih realistis adalah melakukan akuisisi atau penggabungan kampus yang sudah beroperasi.

Upaya konsolidasi dinilai dapat meningkatkan kualitas tanpa menambah beban baru dalam tata kelola pendidikan tinggi.

BACA JUGA:Simak! BGN Atur Ulang Jadwal Makan Bergizi Gratis Selama Libur dan Ramadan 2026

Pendirian universitas baru, menurut dia, sebaiknya ditempatkan sebagai pilihan terakhir setelah evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap institusi yang telah ada.

Sebelumnya, pemerintah merencanakan pembangunan 10 universitas baru serta satu lembaga pendidikan administrasi pemerintahan pada 2026. Program ini menjadi bagian dari agenda penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi.