PMI Mau Dilarang ke Timur Tengah, DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Cuma Panik Tanpa Solusi

JAKARTA, PostingNews.id -- Rencana pemerintah menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia ke wilayah konflik Timur Tengah mulai disorot DPR. Kebijakan ini dinilai tidak bisa diambil setengah matang, apalagi hanya reaktif terhadap situasi global yang sedang memanas.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai wacana moratorium memang masuk akal dari sisi perlindungan, tapi tetap harus dihitung dampaknya secara menyeluruh.

“Keselamatan pekerja migran harus menjadi pertimbangan utama. Dalam situasi konflik, risiko yang dihadapi tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis,” ujar Netty dalam keterangan media, Kamis, 9 April 2026.

Menurutnya, situasi geopolitik yang tidak stabil memang menempatkan PMI dalam posisi rawan. Namun, menghentikan pengiriman tanpa solusi lanjutan justru berpotensi menimbulkan masalah baru.

Netty mengingatkan, kebijakan moratorium tidak boleh berhenti pada pelarangan semata. Pemerintah diminta menyiapkan skenario alternatif agar calon pekerja migran tidak kehilangan peluang kerja.

BACA JUGA:Rumah Jokowi Disulap Jadi Tembok Ratapan di Roblox, Ajudan Tanggapi Santai

“Jika moratorium diberlakukan, pemerintah perlu menyiapkan alternatif penempatan di negara yang lebih aman, sehingga peluang kerja bagi masyarakat tetap terbuka,” katanya.

Ia juga menyoroti nasib PMI yang saat ini masih berada di kawasan Timur Tengah. Dalam kondisi konflik yang bisa sewaktu-waktu memburuk, negara dituntut hadir bukan hanya di atas kertas.

“Langkah evakuasi, pendampingan, serta layanan psikologis bagi PMI harus dipastikan berjalan optimal dan mudah diakses,” tegasnya.

Koordinasi lintas kementerian juga dinilai krusial. Netty meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak berjalan sendiri dalam mengambil keputusan strategis.

“Kementerian P2MI perlu terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta melibatkan DPR dalam setiap pengambilan kebijakan strategis agar keputusan yang diambil benar-benar komprehensif,” ujarnya.

BACA JUGA:Wacana Lengserkan Prabowo Meledak di Forum Akademik

Di tengah tarik menarik antara faktor keamanan dan kebutuhan ekonomi, Netty menegaskan negara tidak boleh memilih salah satu secara ekstrem. Perlindungan tetap harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan kesejahteraan para pekerja migran.

“Kita ingin memastikan bahwa negara hadir melindungi pekerja migran, sekaligus tetap membuka peluang kesejahteraan bagi mereka secara berkelanjutan,” katanya.

Wacana moratorium ini pada akhirnya membuka pertanyaan yang lebih besar. Apakah negara benar-benar siap melindungi PMI secara utuh, atau hanya sibuk menutup keran tanpa menyiapkan jalan keluar.