Prabowo Siap Umumkan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional Besok

JAKARTA, PostingNews.id — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengumumkan sepuluh tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional pada Senin, 10 November 2025. Dari daftar tersebut, nama Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, dipastikan masuk dalam deretan penerima penghargaan tertinggi negara itu. Keputusan ini diambil setelah melalui proses konsultasi panjang yang melibatkan berbagai pihak dan pimpinan lembaga tinggi negara.

Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu malam, 9 November 2025. “Kurang lebih 10 nama. Ya, termasuk (masuk Soeharto),” ujar Prasetyo ketika menjawab pertanyaan wartawan, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Prasetyo, penetapan nama-nama pahlawan nasional tersebut telah melalui proses finalisasi dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman Presiden Prabowo di Jakarta Selatan. Rapat itu turut dihadiri oleh Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon. Dalam forum tersebut, Prabowo disebut menerima berbagai masukan dari pimpinan DPR dan MPR serta tokoh-tokoh nasional sebelum memutuskan nama-nama yang akan diumumkan.

Prasetyo menjelaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghormati jasa para pendahulu bangsa. “Sekali lagi, ini adalah bentuk penghormatan kepada para pendahulu kita, terutama para pemimpin yang telah memberikan jasa luar biasa bagi bangsa dan negara,” ucapnya.

BACA JUGA:Survei KedaiKOPI: 80 Persen Publik Anggap Soeharto Pantas Jadi Pahlawan

Ia menegaskan bahwa pemberian gelar ini tidak semata sebagai bentuk penghargaan terhadap Soeharto, melainkan juga pengakuan terhadap peran besar sejumlah tokoh yang turut mewarnai perjalanan sejarah Indonesia. Menurut Prasetyo, keputusan ini merupakan momentum untuk memperkuat semangat persatuan nasional di tengah perbedaan pandangan terhadap masa lalu.

Sebelumnya, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf telah menyampaikan sejumlah nama tokoh yang dianggap layak menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Ia menyebut nama Soeharto, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah, sebagai sosok-sosok yang memenuhi kriteria penghargaan tersebut. “Presiden Soeharto memenuhi syarat, Gus Dur juga memenuhi syarat, Marsinah pejuang buruh juga layak, begitu juga Syaikhona Kholil,” kata Syaifullah di Jakarta.

Menteri Sosial itu menambahkan bahwa daftar penerima gelar pahlawan merupakan hasil proses seleksi panjang, dimulai dari usulan tingkat daerah hingga keputusan akhir di tingkat nasional. “Banyak sekali nama yang diusulkan. Nanti kita tunggu siapa yang akan diumumkan Presiden sebagai Pahlawan Nasional tahun ini,” ujarnya.

Syaifullah juga menegaskan bahwa setiap nama yang nantinya diumumkan telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan pemerintah. “Siapa pun yang diumumkan oleh Presiden, mereka telah memenuhi semua persyaratan,” kata dia. Ia mengajak masyarakat untuk mengenang jasa para tokoh bangsa dan meneladani sisi positif mereka. “Mari kita ingat yang baik-baik dari para pendahulu kita,” ucapnya.

BACA JUGA:Gen Z di Persimpangan Moral: Pintar, Melek Digital, tapi Tergoda Judol

Meski dukungan terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto datang dari sebagian kalangan, pandangan kritis tetap muncul. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, berpendapat bahwa gelar yang paling tepat bagi Soeharto adalah pahlawan kemerdekaan, bukan pahlawan nasional. Ia menilai kontribusi Soeharto dalam perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia jauh lebih menonjol dibanding kiprahnya pada masa kepemimpinan politik.

“Pak Harto banyak jasanya dalam perang kemerdekaan. Salah satu yang paling fenomenal adalah perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, di mana TNI berhasil menguasai Yogyakarta,” kata Zaki. Menurutnya, penetapan Soeharto sebagai pahlawan kemerdekaan akan lebih objektif dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. “Gelar pahlawan kemerdekaan saya kira lebih objektif dan dapat diterima banyak pihak,” ujarnya menegaskan.

Dengan keputusan yang akan diumumkan Senin ini, pemerintah tampak berupaya meneguhkan pesan rekonsiliasi sejarah di tengah silang pendapat publik. Nama Soeharto, yang selama ini menimbulkan perdebatan antara “Bapak Pembangunan” dan simbol otoritarianisme, kembali menjadi pusat perhatian nasional. Pengumuman resmi dari Presiden Prabowo akan menjadi momen penting yang menentukan arah narasi sejarah Indonesia di masa depan—antara penghormatan terhadap jasa atau refleksi atas luka masa lalu.