BGN Klaim 36 Juta Anak Sudah Dapat Makan Gratis, Tapi Masih Ada yang Kekenyangan Masalah

JAKARTA, PostingNews.id – Program makan bergizi gratis atau MBG yang jadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini mengklaim sudah menjangkau 36.773.520 penerima manfaat di seluruh Indonesia hingga 20 Oktober 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut ada lebih dari 12.500 dapur komunitas atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ikut memasak dan mendistribusikan makanan setiap hari dari Sabang sampai Merauke.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan capaian itu adalah bukti kerja sama antara pusat dan daerah mulai membuahkan hasil. “Lebih dari 12.500-an SPPG aktif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata,” kata Dadan di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

Ia menambahkan, pemerintah terus memperluas dapur komunitas ke wilayah 3T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. “Kami memastikan seluruh daerah memiliki akses setara terhadap layanan gizi. Prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal,” ujarnya.

BACA JUGA:Prabowo Mau Biaya Haji Turun, Antrean ke Mekah Jangan Sampe Nunggu Punya Cucu

Program ini resmi dimulai sejak 6 Januari 2025 dan digadang-gadang bukan cuma untuk memperbaiki gizi anak-anak dan kelompok rentan, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat kecil. BGN mencatat ribuan tenaga kerja terserap di dapur-dapur SPPG—mulai dari juru masak, petugas distribusi, tenaga administrasi, sampai petugas kebersihan.

Menurut Dadan, efek MBG terasa hingga ke warung tetangga dan pasar tradisional. “Kami lihat tumbuhnya pelaku usaha lokal yang sebelumnya tidak terlibat dalam sektor pangan kini ikut berpartisipasi, baik sebagai supplier maupun penyedia jasa pendukung,” katanya.

Ia juga menyebut banyak industri kecil yang ikut kecipratan rezeki, dari pembuat alat makan sampai pengrajin wadah makanan.

Namun, di balik klaim sukses ini, sejumlah masalah lapangan masih menunggu dibenahi. Beberapa daerah melaporkan kualitas makanan yang tidak seragam, keterlambatan distribusi, hingga kasus keracunan massal yang memaksa dapur komunitas disetop sementara. Para pengamat gizi pun menyoroti minimnya transparansi data dan potensi inefisiensi dalam pengadaan bahan pangan.

BACA JUGA:Kas Jabar Rp2,5 Triliun, Dedi Mulyadi Siap Guyur Buat Warga

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menjawab kritik itu dengan mengatakan lembaganya sedang memperkuat aspek pengawasan dan regulasi. “BGN memastikan seluruh pelaksanaan program berpedoman pada regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Khairul menambahkan, masyarakat kini juga bisa ikut mengawasi. “BGN membuka kanal pengaduan publik dan rutin melakukan diseminasi informasi agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan MBG. Kolaborasi publik menjadi kunci keberhasilan program ini,” katanya.

Di tengah segala pujian dan kritik, MBG kini bukan sekadar urusan gizi. Ia jadi ujian serius buat pemerintah Prabowo, apakah dapur bergizi ini benar-benar bisa menyehatkan rakyat, atau malah jadi kompor yang mudah gosong di lapangan.