Waka MPR Dorong Pemerintah Terapkan AI Secara Transparan dan Akuntabel

MPR RI 1200 -BPMI Setpres-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
POSTINGNEWS.ID --- Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di sektor pemerintahan kini menjadi sorotan serius.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa penggunaan AI harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan dapat dipahami oleh masyarakat.
Menurutnya, hal ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara diskusi daring bertajuk Pemerintahan Berbasis Artificial Intelligence (AI) yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12, pada hari Rabu, 8 Oktober 2025.
BACA JUGA:Angin Puting Beliung dan Hujan Deras Terjang Depok, 44 Rumah Warga Alami Kerusakan
Kegiatan itu turut menghadirkan berbagai pakar di bidang teknologi digital.
Di antaranya, Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Aries Kusdaryono; Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial, Prof. Dr. Ir. Hammam Riza; Dewan Pengarah BRIN, Prof. Marsudi Wahyu Kisworo; serta anggota Komisi I DPR RI, Andina Theresia Narang.
Diskusi dipandu oleh Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Usman Kansong.
Dalam kesempatan itu, Lestari menyoroti pentingnya penerapan AI yang bertanggung jawab.
BACA JUGA:Tragedi Al Khoziny Jadi Pelajaran, Cak Imin Minta Semua Ponpes Segera Urus Izin Bangunan Gedung
“Penerapan AI dalam pemerintahan harus optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara pemahaman masyarakat terhadap AI belum merata, sehingga perlu langkah nyata untuk mewujudkan pemerintahan berbasis AI,” jelas Lestari, pada hari Rabu, 8 Oktober 2025.
Lestari menilai bahwa AI bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat di masa depan.
Ia menjelaskan bahwa penerapan AI di pemerintahan membawa konsekuensi sosial dan politik yang perlu diantisipasi.
“Pemanfaatan AI dalam proses pemerintahan, memiliki konsekuensi sosial dan politik, selain peningkatan layanan publik yang diharapkan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News