Peneliti Nilai Pemangkasan Tunjangan DPR Bisa Jadi Momentum Reformasi

JAKARTA, PostingNews.id – Pemangkasan sejumlah tunjangan anggota DPR RI dinilai sebagai langkah positif. Peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro, menyebut langkah ini bisa menjadi pintu masuk untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap parlemen.

“Kerelaan DPR RI memotong sejumlah tunjangan bagi anggota sebagai respons terhadap aspirasi dan tuntutan publik merupakan hal positif dan harus diapresiasi,” ujar Bawono kepada wartawan, Minggu, 7 September 2025

Menurut Bawono, kebijakan memangkas tunjangan tidak boleh berhenti di sini. DPR harus menjadikannya momentum untuk melakukan reformasi kelembagaan dan perubahan perilaku individu para legislator.

“Itu menjadi langkah awal baik bagi langkah-langkah lanjutan lain DPR RI dalam rangka melakukan reformasi diri secara kelembagaan maupun juga secara personal para anggota DPR RI,” katanya.

BACA JUGA:Pramono Anung Pastikan Jakarta Sudah Normal Pasca Kericuhan

Ia menambahkan, jika konsisten mendengar aspirasi publik, DPR berpeluang memperbaiki citranya. Menurutnya, apabila DPR RI terus bersikap responsif terhadap aspirasi publik, sangat mungkin lembaga itu tidak lagi menjadi institusi negara dengan tingkat kepercayaan publik terendah dibanding lembaga-lembaga negara lain.

“Sangat mungkin DPR RI tidak lagi menjadi lembaga negara dengan tingkat public trust terendah di antara lembaga-lembaga negara lain,” ucapnya.

Sebelumnya, DPR RI telah mengumumkan penghentian tunjangan perumahan untuk seluruh anggota Dewan, berlaku sejak 31 Agustus 2025.

“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 5 September 2025.

BACA JUGA:Kala Bayang-Bayang Darurat Militer Menghantui Indonesia Usai Demo Ricuh

Selain tunjangan rumah, beberapa pos juga dipangkas, seperti tunjangan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi. Dasco menegaskan DPR akan bersikap transparan terkait rincian gaji dan tunjangan.

Ia mengatakan, sebagai bentuk transparansi, hasil evaluasi mengenai total yang diterima anggota DPR beserta komponen tunjangannya akan dilampirkan dan dibagikan kepada awak media.

Rincian Take Home Pay Anggota DPR

Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay (THP) anggota DPR setelah pemangkasan tunjangan: