Kala Bayang-Bayang Darurat Militer Menghantui Indonesia Usai Demo Ricuh

JAKARTA, PostingNews.id – Bayangan darurat militer sempat menghantui Jakarta pasca gelombang unjuk rasa yang meledak menjadi kerusuhan akhir Agustus 2025. Latar belakangnya adalah prajurit bersenjata lengkap hingga kendaraan taktis TNI ikut dikerahkan ke jalanan, membuat publik teringat pada halaman kelam sejarah politik negeri ini.

Kemarahan rakyat sendiri meledak usai tragedi Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang tewas dilindas rantis Brimob di Pejompongan, Jakarta, 28 Agustus 2025. Insiden itu, di tengah demo menolak tunjangan rumah DPR, menjadi pemantik amarah massal. Akibatnya, kantor polisi, gedung DPRD, kantor pemerintahan, bahkan fasilitas transportasi publik jadi sasaran amuk dan pembakaran.

Presiden Prabowo Subianto merespons dengan menempatkan Polri di garis depan, dibantu pasukan TNI. Prajurit ditempatkan di sejumlah titik rawan Jakarta, termasuk kawasan Menteng. Hingga Jumat, 5 September 2025, kendaraan taktis TNI masih terlihat lalu lalang di pemukiman.

Kekhawatiran Darurat Militer

Pemandangan itu menyulut kecemasan baru, jangan-jangan status darurat militer akan diberlakukan. Di media sosial, suara publik bergema meminta Presiden menarik kembali TNI dari pengamanan sipil.

Sejumlah pejabat negara pun buru-buru bantah. “Presiden Prabowo tidak mau menerapkan darurat militer,” kata Budiman Sudjatmiko, mantan aktivis 1998 yang kini menjabat Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, di Jakarta, Kamis, 4 September 2025.

BACA JUGA:Pramono Anung Pastikan Jakarta Sudah Normal Pasca Kericuhan

Budiman menjelaskan, kebijakan itu justru akan memundurkan demokrasi, memicu konflik, dan mengganggu program pemerintah. ”Aliran modal investasi pun akan tersendat. Indonesia bisa terisolasi dari dunia global,” ujarnya menambahkan.

Menurut Budiman, sikap Prabowo bisa dibaca dari langkah yang diambil, yakni menemui tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pimpinan partai untuk menampung aspirasi. Semua keresahan dicatat dan dicari solusinya, bukan direspons dengan jalan pintas darurat militer.

Meski begitu, Budiman juga melempar peringatan ke kelompok sipil dan mahasiswa bahwa demo boleh saja, tapi jangan sampai ditunggangi penyusup.

”Demonstrasi tertib, ada penanggung jawabnya. Jangan sampai ini ada gerakan-gerakan memprovokasi yang kemudian malah memancing tindakan-tindakan keras di lapangan oleh aparat ataupun tindakan-tindakan yang bisa menunda demokrasi,” katanya.

BACA JUGA:Komnas HAM: Jumlah Korban Jiwa Demo Agustus 2025 Masih 10 Orang

Ia menyinggung pula fenomena baru bahwa media sosial dan kecerdasan buatan kini bisa dipakai untuk memobilisasi gerakan yang merusak. Gejala itu, katanya, tampak jelas dalam rangkaian demo 25 Agustus hingga 2 September.

Prosedur Panjang Menuju Darurat Militer