Komnas HAM: Jumlah Korban Jiwa Demo Agustus 2025 Masih 10 Orang

Komnas HAM pastikan 10 orang meninggal akibat demo Agustus 2025 di Jakarta, Makassar, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan Manokwari.-Foto: IG @jktinfo-
JAKARTA, PostingNews.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan jumlah korban meninggal dunia pasca demonstrasi yang berujung kerusuhan pada Agustus 2025 masih berada di angka 10 orang.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan data itu tercatat hingga Jumat malam.
“10 orang, saya cek lagi tim yang sedang turun di lapangan,” kata Anis kepada wartawan, Sabtu, 6 September 2025.
Ia menambahkan, tim investigasi Komnas HAM masih terus melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan seluruh data valid. “Kami akan mengeluarkan rilis,” tambah dia.
BACA JUGA:Penggeledahan Kantor Lokataru: Celana Dalam Ikut Disita, TAUD Bilang Polisi Serampangan
Komnas HAM sebelumnya juga melaporkan adanya 10 korban meninggal dunia akibat aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Mereka tercatat berasal dari empat daerah: Jakarta, Makassar, Solo, dan Yogyakarta.
Daftar korban meninggal dunia dalam unjuk rasa pada 25, 28, 29, 30, dan 31 Agustus 2025 adalah sebagai berikut:
- Affan Kurniawan di Jakarta
- Sari Nawati di Makassar
- Sauful Akbar di Makassar
- M. Akbar Basri di Makassar
- Rusma Diansyah di Makassar
- Sumari di Solo
- Reza Sandy Pratama di Yogyakarta
- Andika Lutfi Falah di Jakarta
- Iko Juliarto Junior di Semarang
- Korban di Manokwari (identitas masih dalam pengumpulan oleh Komnas HAM)
Data korban jiwa yang dipaparkan Komnas HAM mempertegas betapa seriusnya dampak demonstrasi akhir Agustus. Di tengah situasi itu, sorotan publik tak hanya tertuju pada jumlah korban, tetapi juga pada sikap aparat di lapangan.
Polri Klaim Terbuka Kritik, Publik Tagih Aksi Nyata soal Tuntutan 17+8
Sebelumnya Polri angkat suara menanggapi ultimatum Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Dari 17 tuntutan yang viral di media sosial, tiga di antaranya langsung diarahkan kepada institusi berseragam cokelat ini.
Kepolisian menegaskan tidak menutup diri dari kritik. “Apa yang menjadi tuntutan dalam era demokrasi, tentu Bapak Kapolri selalu menegaskan, Polri diharapkan menjadi organisasi yang modern. Dan salah satunya adalah ciri dari organisasi menuju modern adalah menerima kritikan. Polri tidak antikritik,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 5 September 2025.
BACA JUGA:Publik Buka Pendapatan DPR, Ternyata Tunjangannya Beranak-pinak
Pernyataan ini muncul di tengah derasnya sorotan publik atas kekerasan aparat selama demo serta penangkapan mahasiswa yang turun ke jalan. Trunoyudo berusaha meredakan keresahan dengan menyebut Polri terbuka pada evaluasi dan pengawasan, baik dari dalam maupun luar institusi.
“Evaluasi secara menyeluruh dan intens serta juga dalam pelaksanaan tindakan kepolisian itu dilakukan pengawasan baik internal maupun eksternal,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News