Andi Widjajanto Bandingkan Cara Istana Jokowi dan Prabowo Hadapi Demonstrasi

“Sudah diterima. Saya yang terima sama menteri (sekretaris negara),” kata Juri ditemui di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur pada Sabtu, 6 September 2025.

BACA JUGA:Istana Sudah Terima Tuntutan 17+8, Tapi Minta Jangan Tanya Kapan Ditindaklanjuti

Meski menjanjikan tindak lanjut, Juri menolak menjawab soal waktu realisasi.

“Jangan tanya kapan, sudah. Kemarin sudah dijelaskan,” ucapnya.

Gerakan 17+8 pada awalnya hanya diskursus di media sosial. Namun sejak demonstrasi memuncak pada 28 Agustus 2025, daftar tuntutan itu berubah menjadi tekanan politik nyata.

Pemerintah dan DPR diberi tenggat tegas: 17 poin jangka pendek harus dipenuhi paling lambat 5 September 2025, sementara 8 poin jangka panjang diberi batas waktu satu tahun.

Beberapa tuntutan paling mendesak meliputi:

1. Membentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan serta seluruh korban kekerasan aparat pada 28–30 Agustus.
2. Membebaskan semua demonstran yang ditahan.
3. Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.

Sehari sebelum batas waktu, Jumat 5 September, Istana mengundang belasan organisasi mahasiswa. Pertemuan dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Dalam forum itu, Ketua BEM UPNVJ Kaleb Otniel Aritonang mendesak pemerintah agar memenuhi seluruh butir Gerakan 17+8. Selain menuntut keadilan bagi korban kekerasan dan penegakan supremasi sipil, Kaleb juga menyinggung isu yang langsung menekan DPR:

1. Pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan.
2. Pembatalan fasilitas baru, termasuk tunjangan pensiun.

Kaleb menegaskan penolakannya terhadap militerisme dalam pemerintahan.

“Seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak,” ujar dia.