Syarat Duet Prabowo-Ganjar Menurut Golkar: Prabowo Tetap yang Jadi Capres, Ganjar Cawapres

Syarat Duet Prabowo-Ganjar Menurut Golkar: Prabowo Tetap yang Jadi Capres, Ganjar Cawapres

Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.--Instagram/prabowo

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Wacana duet pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden 2024 saat ini kerap diperbincangkan.

Beberapa pihak juga telah memberikan merespons terhadap rumor tersebut.
 
Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum (Pratama) Partai Golkar, Nurdin Halid.
 
Ia menyatakan bahwa partainya akan mempertimbangkan kemungkinan tersebut dengan satu syarat.
 
Nurdin menyatakan Golkar bersedia mempertimbangkan kemungkinan duet tersebut asalkan Prabowo yang menjadi calon presiden.
 
"Kalau Pak Prabowo (tetap menjadi) calon presiden, itu (Ganjar) bisa kita pertimbangkan," ungkap Nurdin, Jumat (22/9).
 
Nurdin menegaskan bahwa selama Koalisi Indonesia Maju telah mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden, maka pihaknya tidak memiliki alasan, baik subjektif maupun objektif, untuk menerima Prabowo sebagai calon wakil presiden.
 
Dia menjelaskan bahwa karena mereka telah mendukung Prabowo sebagai calon presiden, maka Prabowo mesti mempertahankan posisinya sebagai capres, dan tidak mungkin menjadi calon wakil presiden.
 
Namun, wacana ini masih menjadi isu yang rumit dan sulit untuk direalisasikan.
 
Masing-masing koalisi, baik Prabowo maupun Ganjar, tidak dapat dengan mudah menerima peran sebagai calon wakil presiden.
 
Sebagai contoh, Koalisi Indonesia Maju telah secara resmi mendeklarasikan Prabowo sebagai capres 2024.
 
Koalisi ini ingin jika Prabowo dijadikan sebagai calon wakil presiden.
 
Begitu pula dengan PDIP, yang memiliki pertimbangan sendiri terkait peran Ganjar dalam pemilihan presiden mendatang.
 
"Belum tentu juga PDIP mau kalau Prabowo nomor satu dan Ganjar nomor dua," lanjut Nurdin.
 
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, memberikan komentar positif terkait kemungkinan pasangan Prabowo-Ganjar.
 
Ia menyatakan bahwa dalam politik, segala kemungkinan masih terbuka, termasuk kemungkinan duet Prabowo-Ganjar.
 
Puan menyatakan bahwa dinamika politik selalu memungkinkan pertemuan dan kesepakatan di antara pemimpin bangsa untuk kebaikan negara.
 
"Apakah ada kemungkinan, ya mungkin-mungkin aja," ungkap Puan Kamis (21/9) kemarin.
 
Namun, politikus Partai Gerindra, Ferry Juliantono, membantah wacana ini.
 
Ia menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju belum mempertimbangkan secara serius kemungkinan cawapres untuk Prabowo.
 
Menurutnya, setelah Partai Demokrat secara resmi mendukung Prabowo, barulah pembahasan tentang cawapres akan diadakan.
 
Ferry juga mencatat bahwa ide pasangan Prabowo-Ganjar tidak muncul dari Gerindra, dan bahwa pembahasan lebih lanjut masih diperlukan.
 
"Saya gak tau idenya kedua pasangan ini (Prabowo-Ganjar) dilatarbelakangi dengan aspek apa," kata Ferry dengan nada heran, Rabu (20/9) lalu.
 
Wacana Ganjar-Mahfud MD
 
Selain itu, nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, juga muncul dalam daftar calon potensial untuk menjadi cawapres Ganjar.
Mahfud dianggap memiliki modal kuat, terutama dalam mendapatkan dukungan dari kelompok Nahdlatul Ulama (NU) dan basis santri di Jawa dan Madura.
 
“Mahfud MD bisa memberikan kontribusi pada beberapa aspek,” kata pengamat politik Khoirul Umam, Kamis (21/9).
 
Selain itu, pengalaman Mahfud dalam berbagai jabatan pemerintahan dapat memperkuat narasi dan argumen dalam debat publik.
 
Meskipun demikian, Mahfud bukanlah kader partai politik tertentu, sehingga ia tidak memiliki dukungan politik dari partai.
Kemungkinan ia akan mencalonkan diri sebagai cawapres akan bergantung pada jaminan politik yang diberikan oleh PDI-P atau partai lain.
 
PDI-P juga dinilai harus memastikan dukungannya terhadap Ganjar sebagai capres tidak akan mempengaruhi loyalitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam koalisi, terutama jika PPP ingin melibatkan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden.
 
“PDI-P harus bisa memastikan hal itu tidak berdampak pada loyalitas dan efektivitas mesin politik PPP,” kata Umam.
 

Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News

Sumber: