Keras! Ukraina Tolak Mentah-Mentah Proposal 'Perdamaian' Prabowo

Keras! Ukraina Tolak Mentah-Mentah Proposal 'Perdamaian' Prabowo

Dok. Partai Gerindra--

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Ukraina menolak usulan perdamaian yang diajukan oleh Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto.
 
Oleg Nikolenko, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, memberikan pernyataan terkait proposal perdamaian Ukraina-Rusia yang disampaikan oleh Indonesia melalui Facebook dan situs resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina pada Sabtu (3/6).
 
Dia menganggap proposal Prabowo didasarkan pada pengalaman sejarah Indonesia, namun menekankan bahwa tidak ada wilayah yang dipertentangkan antara Ukraina dan Rusia yang membenarkan dilakukannya referendum di sana.
 
Dia menilai Rusia telah melakukan agresi dengan menganeksasi Crimea dan sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, tindakan yang secara resmi diakui dalam dokumen PBB.
 
“Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia yang menjadi alasan untuk mengadakan referendum di sana,” katanya.
 
 
Meskipun Ukraina menolak proposal tersebut, Nikolenko menyatakan penghargaan terhadap upaya Indonesia untuk mendorong perdamaian di Ukraina.
 
Ukraina juga mengakui peran penting Indonesia sebagai aktor di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam kepemimpinan ASEAN.
 
Mereka juga menghargai kunjungan Presiden Joko Widodo, pemimpin Asia pertama yang secara langsung melihat dampak dari agresi Rusia dengan berkunjung ke ibu kota Kyiv.
 
Nikolenko menjelaskan bahwa di wilayah yang diduduki, Rusia telah melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan genosida.
 
Oleh karena itu, Ukraina menekankan pentingnya penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina dan pemulihan integritas teritorial Ukraina sesuai dengan batas-batas yang diakui secara internasional.
 
 
Ia menegaskan bahwa tidak ada alternatif selain pembebasan wilayah Ukraina dari pendudukan Rusia untuk mencapai perdamaian jangka panjang.
 
Nikolenko juga menolak kesepakatan gencatan senjata, pelepasan pasukan hingga jarak 15 kilometer, dan pembentukan zona demiliterisasi yang ia anggap tidak akan berhasil.
 
Ukraina mengungkapkan bahwa hingga saat ini Rusia masih berusaha dengan segala cara untuk menghambat serangan balik Ukraina.
 
Gencatan senjata tanpa penarikan pasukan Rusia akan memberikan kesempatan kepada Rusia untuk memperkuat posisinya, mengumpulkan kekuatan, mendapatkan pijakan di wilayah yang diduduki, dan kemudian melancarkan serangan lagi.
 
Nikolenko mengajak Indonesia untuk bergabung dalam implementasi perdamaian jangka panjang di Ukraina, yang berarti pembebasan wilayah Ukraina dari pendudukan Rusia, sesuai dengan formula perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.
 
 
“Perdamaian jangka panjang di Ukraina berarti pembebasan wilayah Ukraina dari pendudukan Rusia,” kata Nikolenko.
 
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo telah mengusulkan "rencana perdamaian" untuk Ukraina dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura.
 
Rencananya mencakup penghentian permusuhan segera, gencatan senjata berdasarkan posisi saat ini, serta pembentukan zona demiliterisasi yang dijamin oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.
 
Prabowo juga menyarankan referendum di wilayah yang dipertentangkan yang akan diselenggarakan oleh PBB.
 
Namun, Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menolak tegas usulan Indonesia.
 
Ia menyatakan bahwa rencana tersebut terdengar lebih seperti rencana Rusia daripada rencana Indonesia, dan mereka tidak membutuhkan mediator dengan rencana yang dianggap aneh tersebut.

Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News

Sumber: berbagai sumber