Termasuk Gibran, Sekjen PDIP Tegaskan Seluruh Kader Kompak Tolak Timnas Israel

Termasuk Gibran, Sekjen PDIP Tegaskan Seluruh Kader Kompak Tolak Timnas Israel

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - PDI Perjuangan saat ini tengah mendapat sorotan tajam dari publik buntut penolakan terhadap Timnas Israel oleh sejumlah kadernya hingga menyebabkan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Namun, yang tak kalah menyita atensi adalah perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh para kader. Diketahui bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mengaku tidak mempermasalahkan keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20.

Padahal sebelumnya, penolakan sudah digaungkan oleh kader-kader lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster.

BACA JUGA:Geger Bagi-bagi Amplop Berlogo PDIP di Masjid, Kader Megawati Buka Suara: 'Itu Zakat Buat...'

Terkait itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dari para kader dalam menyikapi keikutsertaan Timnas Israel.

Hasto memastikan bahwa seluruh kader PDIP menolak tim Israel ambil bagian dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola terbesar di dunia itu.

Penolakan itu, kata Hasto, sudah dipastikan saat pihaknya mengumpulkan seluruh kepala daerah dari PDIP secara online.

"Kami berikan penjelasan. Jadi tidak ada perbedaan," kata Hasto di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis, 30 Maret 2023.

BACA JUGA:Elit Nasdem Balas Olokan Hasto PDIP yang Sebut Safari Politik Anies di Surabaya Sepi: 'Masa Enggak Lihat Medsos?'

Hasto kemudian menyinggung penolakan yanb sempat disampaikan oleh Ganjar dan Koster. Menurutnya, sikap itu merupakan bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan.

"Pak Wayan Koster, Pak Ganjar Pranowo menyuarakan penolakan terhadap kehadiran Israel itu karena aspek kemanusiaan yang universal," jelasnya.

Apalagi, kata Hasto, Israel yang berasa di bawah pemerintahan sayap kanan memiliki kebijakan-kebijakan yang bertolak dengan kemanusiaan dan melanggar hukum internasional.

"Mengingat Israel di bawah pemerintahan sayap kanan mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang anti kemanusiaan dan melanggar dari hukum internasional di bawah resolusi PBB," tuturnya.

BACA JUGA:Hasto PDIP Ragu Program IKN Bisa Lanjut Jika Ditangani Anies Baswedan: 'Kan Rakyat Bisa Menilai'

Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News

Sumber: