Luhut Lempar Bom, Bea Cukai Bisa Tak Berguna Lagi, AI Disebut Lebih Jujur dari Manusia

JAKARTA, PostingNews.id — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan tampaknya mulai terang-terangan menyentil satu hal yang selama ini dianggap sakral di birokrasi negara. Kali ini sasarannya bukan pejabat kecil, melainkan kemungkinan nasib institusi Bea dan Cukai di era kecerdasan buatan.

Pernyataan itu muncul saat Luhut bicara soal rencana digitalisasi ekspor komoditas sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Sistem baru ini nantinya bakal memakai AI untuk membaca data, memantau transaksi, sampai mendeteksi potensi pelanggaran.

Kalau teknologi bisa mengawasi lebih rapi, muncul pertanyaan yang terdengar nyeleneh tapi serius dari Luhut. Untuk apa birokrasi lama dipertahankan jika pekerjaan bisa diganti mesin.

“Saya pikir, apakah Bea Cukai perlu ada reformasi, ya kenapa tidak? Kalau memang nanti enggak perlu, ngapain pakai-pakai Bea dan Cukai, atau tugasnya di Bea dan Cukai ada, tapi semua AI,” kata Luhut di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Kalimat itu terdengar seperti candaan. Tapi kalau dibaca pelan, maknanya lebih dalam. Bukan sekadar reformasi, melainkan kemungkinan sebagian fungsi manusia digeser algoritma.

BACA JUGA:Jokowi Mau Turun Gunung Lagi usai Pulih dari Sakit, PSI Siap Menyambut

Luhut tampak makin percaya pada mesin ketimbang hubungan antarorang. Menurut dia, persoalan muncul justru saat pengawasan dilakukan lewat pertemuan langsung dan kesepakatan moral.

“Sebab kalau pertemuan orang ke orang pakai pakta integritas enggak ada yang benar itu satu pun, hampir enggak ada yang saya tahu, pasti ada bermasalah,” ujarnya.

Kalau diterjemahkan secara bebas, pesannya kira-kira begini. Jangan terlalu percaya tanda tangan pakta integritas, sebab sistem sering kalah oleh kedekatan dan kompromi.

Karena itu, digitalisasi dianggap bisa memangkas ruang tawar-menawar di balik meja. Luhut bahkan mengklaim nantinya pelaku usaha tak lagi mudah ditekan aparat atau pihak berkepentingan.

“Kamu enggak akan bisa diancam oleh siapa saja. Jadi mau tentara, mau polisi, mau siapa saja tidak bisa memengaruhi sistem ini,” tuturnya.

Pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan rencana besar pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai pemain tunggal pengelola ekspor sejumlah komoditas strategis. Batu bara, sawit hingga ferro alloy bakal masuk dalam pengawasan sistem baru.

BACA JUGA:Mobil Listrik Makin Murah Dibikin Masuk Akal, BYD Lempar SUV Baru Rp415 Juta Saat Jalanan Masih Penuh Macet

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan BUMN khusus itu saat pidato di Gedung DPR RI pada 20 Mei 2026. Ide besarnya sederhana di atas kertas. Ekspor dikendalikan lebih terpusat, data dikumpulkan dalam satu sistem, lalu AI membantu mengawasi.