Kampus Turun Suara, UII Minta Indonesia Tinggalkan Dewan Perdamaian Trump

Serangan tersebut menurut Fathul tidak hanya memicu ketegangan kawasan, tetapi juga menyentuh persoalan prinsip dalam hukum internasional.

“Serangan militer AS-Israel ke Iran melanggar prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional dan bertentangan dengan amanat konstitusi,” katanya.

Menurut UII, sikap tegas Indonesia penting untuk menjaga konsistensi posisi negara yang sejak lama dikenal mendukung penyelesaian konflik internasional melalui jalur diplomasi dan hukum internasional.

BACA JUGA:Prabowo Ogah Hadir di Buka Puasa Demokrat, AHY: Katanya Kurang Enak Badan

Desakan agar Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian sebenarnya sudah lebih dulu disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Melalui Tausiyah MUI dalam surat bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, lembaga tersebut menilai forum Board of Peace tidak efektif dalam mewujudkan kemerdekaan sejati bagi Palestina.

MUI bahkan menilai kehadiran Amerika Serikat sebagai aktor utama dalam forum tersebut justru menimbulkan kontradiksi. Pasalnya, Washington pada saat yang sama terlibat dalam operasi militer bersama Israel terhadap Iran pada akhir pekan lalu.

Situasi ini memunculkan pertanyaan serius tentang kredibilitas forum perdamaian yang dipimpin negara yang juga terlibat dalam konflik militer.

Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian pada Januari lalu. Keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Swiss pada Kamis, 22 Januari.

Dalam acara tersebut Prabowo menandatangani piagam keanggotaan forum di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban.

Tanda tangan itu menandai persetujuan Indonesia untuk bergabung dengan forum internasional yang dibentuk Amerika Serikat dan diklaim bertujuan menangani berbagai konflik dunia.

BACA JUGA:Proyek Outsourcing Diduga Diatur dari Atas, KPK Sebut Uang Rp19 Miliar Mengalir ke Keluarga Bupati Pekalongan

Forum tersebut disebut-sebut akan terlibat dalam upaya penyelesaian konflik di berbagai kawasan, termasuk konflik di Gaza, Palestina.

Namun di tengah memanasnya situasi geopolitik Timur Tengah, keputusan bergabung dengan forum itu kini mulai dipertanyakan. Kritik dari kalangan ulama hingga akademisi menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam forum tersebut tidak sepenuhnya bebas dari risiko politik dan diplomatik.

Di tengah konflik yang terus berkembang, tekanan terhadap pemerintah untuk menjelaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia tampaknya akan semakin menguat.