Anies Desak Indonesia Keluar BoP usai Serangan AS–Israel ke Iran

JAKARTA, PostingNews.id – Serangan militer Amerika Serikat bersama Israel ke wilayah Iran mengguncang percakapan politik luar negeri Indonesia. Di tengah situasi itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendesak pemerintah menarik Indonesia dari forum Board of Peace yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Seruan tersebut disampaikan Anies melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Kamis, 5 Maret 2026. Ia memulai pesannya dengan mengingatkan kembali fondasi berdirinya Republik Indonesia yang sejak awal menolak segala bentuk penjajahan. “Di pembukaan UUD 45, kita berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata Anies.

Menurut dia, sejak awal kemerdekaan Indonesia telah mewarisi reputasi sebagai negara yang berani menyuarakan keadilan internasional. Peran itu pernah terlihat ketika Indonesia menjadi penggerak Konferensi Asia Afrika dan kemudian ikut melahirkan Gerakan Non-Blok.

Karena itu Anies mempertanyakan keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan dipimpin seumur hidup oleh Donald Trump. Ia menilai forum yang mengatasnamakan perdamaian tersebut justru dipimpin oleh negara yang baru saja melancarkan operasi militer.

“Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam?” ujar Anies.

BACA JUGA:Senjata Mematikan Arsenal Dikritik Legenda Manchester United, Pep Guardiola Justru Pasang Badan Untuk Sang Rival!

Perdamaian yang Dipimpin Serangan Militer

Dalam pandangan Anies, Board of Peace memang menawarkan gagasan perdamaian secara formal. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan hal yang berlawanan. Ia menyinggung keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel.

Serangan itu, menurut Anies, dilakukan tanpa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan terjadi ketika proses negosiasi diplomatik masih berlangsung.

“Bagaimana mungkin dewan perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia?” kata Anies.

Ia menilai prinsip politik luar negeri bebas aktif tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban untuk hadir di setiap forum internasional. Bagi Anies, bebas aktif justru menuntut keberanian memilih posisi yang sejalan dengan nilai dasar bangsa.

“Bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan,” ujarnya.

Karena itu ia menilai momentum konflik Iran dapat dijadikan titik balik bagi Indonesia untuk mengevaluasi keikutsertaan dalam forum tersebut. “Maka kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri,” kata Anies.

Ia menegaskan bahwa keputusan keluar dari forum tersebut bukan berarti Indonesia menolak upaya perdamaian. Sebaliknya, langkah itu justru menjadi cara untuk menjaga integritas politik luar negeri Indonesia.

BACA JUGA:Nama Sjafrie Menguat di Bursa Capres 2029, Drama Politik Era SBY–Megawati Bisa Menerpa Prabowo

“Keluar dari Board of Peace bukan tindakan anti-perdamaian, tetapi cara Indonesia menunjukkan bahwa bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa,” ujarnya.

Anies juga mengingatkan agar Indonesia tidak menukar warisan sejarah diplomasi global yang lahir dari Konferensi Asia Afrika. “Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri? Kita perlu pikirkan secara serius,” kata dia.

Desakan Datang dari Banyak Arah

Pernyataan Anies menambah panjang daftar pihak yang meminta Indonesia menarik diri dari Board of Peace setelah eskalasi konflik Iran. Desakan serupa datang dari sejumlah organisasi masyarakat, tokoh agama, akademisi, hingga kelompok mahasiswa.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas bahkan menilai Indonesia sebaiknya mundur daripada terus berada dalam forum yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut dia, posisi Indonesia sebagai negara yang menentang penjajahan menjadi sulit dipertahankan ketika forum tersebut dipimpin oleh pemimpin yang mendukung kebijakan Israel terhadap Palestina.

“Kalau tidak bisa, lebih baik mundur saja. Hal itu jauh lebih baik dan terhormat dari pada kita dibuat malu dan dipermalukan oleh Trump,” kata Anwar.

Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan tausiyah resmi yang meminta pemerintah mencabut keanggotaan dari Board of Peace. Dalam surat bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, lembaga tersebut menilai forum itu kehilangan legitimasi setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menyebut tindakan tersebut menunjukkan bahwa inisiator forum tersebut justru menjadi pihak yang merusak perdamaian. “Karena itu, BoP semakin kehilangan legitimasi moral, politik dan bahkan hukum karena telah nyata tak berguna untuk menciptakan perdamaian sejati dan apalagi keadilan,” kata Sudarnoto.