Partai Golkar Kembali Digoyang OTT KPK

JAKARTA, PostingNews.id — Operasi tangkap tangan kembali menyeret kepala daerah. Kali ini Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa, 3 Maret 2026. Partai Golkar, tempat Fadia bernaung, menyatakan penyesalan sekaligus meminta seluruh kader yang menjabat untuk berhati-hati menjaga kepercayaan publik.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku belum menerima laporan rinci terkait kasus yang menjerat kadernya tersebut. Namun ia memastikan partai menghormati langkah aparat penegak hukum.

“Kami menghormati proses hukum yang berlaku,” kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa, 3 Maret 2026.

Pernyataan itu menjadi sikap resmi awal Golkar. Tidak ada pembelaan substantif, tidak pula penolakan. Partai memilih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Sarmuji menambahkan bahwa Golkar memiliki lembaga bantuan hukum internal yang dapat dimanfaatkan kader apabila membutuhkan pendampingan.

Di tengah sorotan publik, ia juga mengingatkan seluruh kader partai yang tengah memegang jabatan publik untuk tidak lengah. “Jalankan pemerintahan sesuai koridor tata pemerintahan yang baik,” ucap Sarmuji.

BACA JUGA:Try Sutrisno Wafat, Jejak Jenderal Tempur yang Melenggang ke Kursi Wapres

Imbauan itu terasa sebagai penegasan sekaligus alarm internal. Apalagi penangkapan kepala daerah oleh KPK kerap berdampak bukan hanya pada individu, tetapi juga citra partai.

OTT di Pekalongan

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Operasi senyap itu berlangsung pada hari yang sama, Selasa, 3 Maret 2026.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah pihak. Salah satunya adalah Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq.

“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis.

BACA JUGA:Itel City 200 Meluncur di Indonesia: Kupas Tuntas Spesifikasi dan Harganya Disini, Cuma 1 Jutaan?

Hingga kini, KPK belum membeberkan secara rinci perkara yang mendasari penangkapan tersebut. Publik masih menunggu penjelasan resmi terkait dugaan tindak pidana yang sedang diusut.

Kasus ini kembali menempatkan partai politik dalam sorotan. Setiap operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah selalu memunculkan pertanyaan tentang mekanisme pengawasan internal partai serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.