Pigai Sesumbar Rekor Dunia, Sebut Prabowo Cetak Sejarah di PBB

Menurut aturan Dewan HAM, posisi presiden diangkat untuk masa jabatan satu tahun oleh 47 negara anggota yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Sidharto menjadi satu-satunya kandidat yang diajukan oleh kelompok negara Asia Pasifik.

BACA JUGA:Pidato di Sentul, Prabowo Pede Sebut MBG Berhasil 99,99 Persen

Dengan pencalonan tunggal itu, ia otomatis terpilih dan kini memegang kendali jalannya sidang Dewan HAM PBB. Di blok regional Asia Pasifik, Indonesia bersanding dengan negara-negara besar seperti China, Jepang, dan Korea Selatan.

Sidharto menggantikan presiden sebelumnya, Duta Besar Jurg Lauber dari Swiss. Selama setahun ke depan, Indonesia akan memimpin tiga sesi sidang Dewan HAM yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Februari, Juni, dan September.

Selain memimpin persidangan, Sidharto juga bertugas mengawasi peninjauan rekam jejak hak asasi manusia negara-negara anggota Dewan. Prosedur ini dikenal dengan nama Tinjauan Berkala Universal, sebuah mekanisme penting dalam sistem HAM PBB.

Setelah dikukuhkan pada Kamis, 8 Januari 2026, Sidharto menyampaikan pidato perdananya di hadapan para delegasi. Ia menegaskan bahwa Indonesia sejak lama telah menjadi pendukung aktif Dewan HAM PBB.

BACA JUGA:Said Didu Buka Isi Pertemuan dengan Prabowo di Kertanegara

“Keputusan kami untuk maju berakar pada konstitusi Indonesia 1945, dan itu selaras dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB yang mewajibkan Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial,” katanya.

Menurut Sidharto, keterlibatan Indonesia di forum HAM dunia bukan sekadar ambisi politik, melainkan bagian dari amanat konstitusi dan komitmen moral bangsa.