PDIP Cium Bau Agenda Besar di Balik Usul Pilkada via DPRD
PDIP menilai usul pilkada lewat DPRD menyimpan agenda besar elite politik dan berpotensi menggerus hak rakyat dalam demokrasi lokal.-Foto: Antara-
“Kenapa pula para elite yang dibiayai oleh keringat rakyat ini berkehendak menghilangkan hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung?” katanya.
Isu pilkada tak langsung ini mulai mencuat ke ruang publik saat peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 5 Desember 2025. Dalam acara itu, Bahlil Lahadalia secara terbuka menyatakan Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Meski demikian, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil mengingatkan agar gagasan tersebut dikaji hati-hati supaya tidak dimentahkan lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi.
BACA JUGA:Dua Perusahaan Raksasa Siap Masuk Bursa, BEI Bocorkan Dua Emiten Mercusuar
Dorongan itu kemudian dipertegas dalam Rapimnas Golkar pada 20 Desember 2025. Forum tersebut memutuskan mendukung pilkada melalui DPRD dan berencana mengusulkannya dalam pembahasan paket Undang-Undang Pemilu pada 2026.
Gelombang dukungan tak berhenti di Golkar. Sejumlah partai koalisi pemerintah ikut menyatakan sikap senada, mulai dari Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, hingga Partai Amanat Nasional. Elite dari keempat partai itu bahkan sempat berkumpul di rumah Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Ahad 28 Desember 2025. Pertemuan tersebut diduga membahas langkah konkret mendorong pilkada lewat DPRD.
Dari PKB, dukungan datang secara terbuka dari Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar. Ia menyatakan partainya mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Menurutnya, pilkada langsung yang berjalan saat ini justru menyisakan banyak masalah.
“Alasannya sederhana, berbiaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral,” kata Muhaimin dalam unggahan akun X @cakimiNOW pada Kamis 1 Januari 2026.
Muhaimin yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menilai pilkada langsung belum banyak melahirkan kepala daerah yang kuat dan mandiri. Dengan pertimbangan itu, ia meyakini sistem pilkada tak langsung lebih layak diterapkan. Di titik inilah perdebatan mengeras. Di satu sisi, elite koalisi berbicara efisiensi dan stabilitas. Di sisi lain, PDIP melihat ancaman serius terhadap hak rakyat dan arah demokrasi Indonesia ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
