Indeks aksesibilitas & konektivitas ditargetkan 0,74, artinya transportasi publik dan infrastruktur jalan siap mendukung mobilitas.
Dengan kata lain, pemerintah ingin memastikan bahwa pada 2028, siapa pun yang datang ke IKN tidak hanya melihat gedung pemerintahan, tapi juga merasakan kenyamanan tinggal dan bekerja di sana.
BACA JUGA:Didit Terharu Lihat Prabowo di PBB, Netizen: Jangan Jadi Gibran Kedua
Dampak untuk Generasi Muda
Pemindahan ibu kota bukan sekadar soal gedung dan kantor. Bagi generasi muda, ini berarti akan muncul peluang baru:
Lapangan kerja di bidang konstruksi, infrastruktur, dan teknologi smart city.
Peluang bisnis di sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan lifestyle.
Lingkungan kerja baru yang lebih modern dan berwawasan hijau.
IKN dirancang dengan konsep kota masa depan: ramah lingkungan, digitalisasi tinggi, serta memiliki ruang publik luas. Bisa dibilang, bagi anak muda, tinggal di IKN mungkin akan terasa seperti hidup di kota futuristik dengan sentuhan lokal khas Kalimantan.
BACA JUGA:Titiek Bilang Prabowo Belum Mikir 2029, Jokowi Udah Gaspol Duluan
Jakarta Bukan Lagi Pusat Politik, Lalu Jadi Apa?
Meski tak lagi menyandang status ibu kota politik, Jakarta tidak akan kehilangan pesonanya. Kota metropolitan ini tetap menjadi pusat ekonomi, keuangan, dan bisnis.
Dengan pemisahan peran ini, diharapkan beban Jakarta bisa berkurang — tidak lagi harus menanggung kepadatan akibat pusat pemerintahan. Harapannya, Jakarta bisa berkembang sebagai pusat perdagangan internasional layaknya Singapura atau Dubai.
Catatan Redaksi
Keputusan Prabowo ini jelas bukan hal kecil. Dengan dukungan Jokowi, perpindahan ibu kota politik ke Nusantara bukan lagi sekadar mimpi, tapi target nyata 2028.
Pertanyaannya sekarang: siapkah kita menyambut era baru, ketika sidang paripurna DPR digelar di Kalimantan, bukan di Senayan?
Yang jelas, 2028 akan jadi tahun bersejarah bagi Indonesia — tahun ketika Nusantara benar-benar berdiri sebagai pusat politik bangsa.