Belum Rampung Dibangun, IKN Sudah Kebanjiran Aktivitas Ilegal

JAKARTA, PostingNews.id — Hutan di kawasan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur lagi-lagi minta perhatian. Belum sempat pepohonan tumbuh teduh buat calon pusat pemerintahan baru, laporan kerusakan justru makin ramai sepanjang tahun. Otorita IKN pun pasang nada tinggi bahwa penjagaan kini diperketat supaya konsep kota hutan tidak keburu berubah jadi kota bolong.

Pengawasan lewat patroli rutin digelar keliling seluruh delineasi IKN yang terbentang di Penajam Paser Utara sampai Kutai Kartanegara. Selain mengecek harian, tim gabungan sudah menandai titik-titik rawan yang belakangan sering jadi arena pembukaan lahan dan tambang ilegal. Pelakunya disebut makin percaya diri seolah tidak ada yang mengawasi.

Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan OIKN, Agung Dodit Muliawan, memastikan jalur hukum akan ditempuh tanpa tedeng-al ing-aling. Ia menyebut tidak ada ruang kompromi bagi yang nekat merusak kawasan inti pembangunan. “Melalui langkah tegas penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas ilegal yang merusak lingkungan,” kata Agung dalam keterangan yang dikutip Kamis, 11 Desember 2025.

Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal yang baru dibentuk jadi ujung tombak memetakan pola perambahan yang kerap berubah-ubah. Empat papan larangan telah ditancapkan di lokasi strategis sebagai penanda bahwa wilayah itu benar-benar diawasi. Harapannya agar kelompok perambah pikir dua kali sebelum membawa alat berat.

BACA JUGA:Sampel Kayu Efek Banjir di Tapsel Terbongkar, Batangtoru Diduga Kena Efek Tebangan Diam-Diam

Di lapangan, Tahura Bukit Soeharto muncul sebagai pasien paling kronis. Penambangan tanpa izin, pembukaan lahan sembarangan, sampai usaha komersial liar muncul bersamaan dalam beberapa bulan terakhir. OIKN menganggap kawasan konservasi ini sebagai tulang punggung ekologi IKN. Jika punggungnya retak, kota hutan bisa ikut pincang.

Karena itu Bukit Soeharto ditetapkan sebagai fokus penanganan khusus. Personel gabungan berjaga bergiliran, memastikan tidak ada intrusi baru yang tiba-tiba muncul malam-malam.

OIKN juga membuka jalur masukan publik. Warga desa sekitar diundang dalam forum konsultasi, aduan cepat, hingga pendampingan sosial. Mereka dianggap paling paham ritme keluar-masuknya kegiatan di hutan sehingga bisa jadi alarm dini sebelum kerusakan meluas.

Luas wilayah IKN yang mencapai 252 ribu hektare sebagian besar memang hutan. Dengan tekanan ekonomi yang tinggi di sekitarnya, OIKN mengajak TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, akademisi, sampai kelompok pecinta lingkungan untuk memperkuat pagar pengamanan bersama.

BACA JUGA:Ramai-ramai Insinyur Apple Angkat Koper ke OpenAI, Perusahaan AI Kini Jadi Pelabuhan Baru

Koordinasi lintas lembaga disiapkan jangka panjang. Data pengawasan akan diintegrasikan, batas kawasan diperjelas, drone dimanfaatkan untuk patroli, dan pelanggaran akan direkam lewat sistem GIS. Tujuannya menekan perambahan secara sistematis, bukan sekadar memadamkan api per kasus.

Agung menutup pernyataannya dengan nada yang masih sama keras. “Polri juga menegaskan dukungan penuh untuk memperkuat pencegahan dan edukasi warga terkait risiko aktivitas ilegal,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa bila perambahan tetap terjadi maka sanksi hukum penuh akan turun langsung di lapangan.